itok

MEREK

2009-06-20T07:47:00.001-07:00

B. MEREK
1. Pengertian Merek
Menurut American Marketing Association, definisi merek adalah nama, istilah, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan dari merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. (Fredy Rangkuti, 2004 : 2)
Dalam Undang-Undang tentang Merek tahun 1992 pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan arang atau jasa. (Kansil, 1997 : 150)
Menurut Tim Lindsey dkk (2006;131) merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau perusahaan di pasaran
2. Perkembangan suatu merek
Menurut Goodyear (1996), unuk memahami proses perkembangan suatu merek diperlukan 6 tahap perkembangan yaitu : (Fredy Rangkuti, 2004 : 17)
a. Produk yang tidak memiliki merek (Unbranded Goods)
Pada tahap ini, produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek hampir tidak diperlukan. Kondisi ini sangat mendukung apabila permintaan (demand) lebih banyak dibandingkan dengan dengan pasokan (supply) yang biasanya sering terjadi dalam situasi perekonomian yang bersifat monopolistic.
Contoh : beras murah, BBM, obat generik dll.
b. Merek yang dipakai sebagai referensi (Brand as Reference)
Pada tahap ini sudah terjadi persaingan sedikit-sedikit, meskipun tingkatnya belu begitu ketat. Persainngan ini merangsang produsen unuk membuat diferensiasi produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar produk yang ia hasilkan memiliki perbedaan dari produk perusahaan lain.
Contoh : sepatu olahraga, sepatu ke kantor, buku tulis, buku gambar dll.
c. Merek sebagai personaliti
Pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi menjadi semakin sulit menjadi semakin sulit dilakukan. Karena hampir sebagian perusahaan melakukan kegiatan yang sama. Untuk membedakan produk yang dihasilkan dari produk pesaing, perusahaan melakukan tambahan nilai-nilai personality pada masing-masing merek.
Contoh : sabun mandi kesehatan, sabun mandi untuk bayi dll.
d. Merek sebagai simbol (icon)
Pada tahap ini, Merek menjadi milik pelanggan. Pelanggan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merk yang ia gunakan. Pada umumnya merk yang masuk pada tahap ini sudah bersifat internasional dan pelanggan yang menggunakan merk ini dapat mengekspresikan dirinya atau dapat menunjukkan jati dirinya. Contohnya, rokok Marlboro.
e. Merek sebagai sebuah perusahaan
Iklan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih bersifat interaktif, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merk. Karena merk perusahaan tersebut merupakan wakil perusahaan sehingga merk = perusahaan, semua direksi dan karyawan memiliki persepsi yang sama tentang merek yang dimilikinya. Komunikasi yang keluar dari perusahaan telah terintegrasi ke semua lini kegiatan operasional,sehingga informasi mengalir secara lancer baik dari manajemen ke pelanggan maupun sebaliknya, dari pelanggan ke manajemen. Contohnya, Microsoft Software dimana pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung setiap saat melalui internet dengan perusahaan, begitu juga sebaliknya perusahaan dapat menginformasikan produknya kepada pelanggan kapan saja.
f. Merek sebagai kebijakan moral
Saat ini hanya ada beberapa perusahaan yang telah berada pada tahap ini, yaitu perusahaan yang telah berada pada tahap ini, yaitu perusahaan yang telah mengoperasikan kegiatannya secara transparan baik mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi dan operasionalnya sampai produk maupun jasa dan pelayanan purna jualnya kepada pelanggan. Informasi disampaikan secara transparan, jelasdan tidak ada yang ditutup-tutupi secara etika bisnis, social maupun politisnya. Contohnya adalah iklan Body Shop dan Benetton

Tahap-tahap dalam proses perkembangan merek dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tahapan perkembangan Waktu Jenis
Tahap 6 : Merek sebagai kebijakan moral
Tahap 5 : Merek sebagai sebuah perusahaan
Tahap 4 : Merek sebagai simbol (icon)
Tahap 3 : Merek sebagai personaliti
Tahap 2 : Merek yang dipakai sebagai referensi
Tahap 1 : Tanpa merek Waktu = 0
Terminal simbolik
instrumental

3. Strategi Merk (Brand Strategy)
Berikut adalah diagram Brand Strategy (Kottler, 1997;443) dalam (Fredy Rangkuti, 2004 : 37):

Line Extension
Brand Extension
Multi Brand
New Brand

Berikut adalah penjelasan mengenai strategi merek :
a. Merek baru (new brand)
Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama merek baru ketika memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat dilakukan karena tidak ada nama merek yang sesuai.
b. Multi merek (multi brand)
Perusahaan ingin mengelola berbagai nama merek dalam kategori yang ada untuk mengemukakan fungsi dan manfaat yang berbeda.
c. Perluasan merek (brand extension)
Usaha apapunyang dilakukan utuk menggunakan sebuah nama merek yang sudah berhasil untuk meluncurkan produk baru atau produk yang dimodifikasi dalam kategori baru.
d. Perluasan lini (line extension)
Strategi ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan memperkenalkan berbagai macam feature atau tambahan variasi produk, dalam sebuh kategori produk yang ada di bawah nama merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna, atau ukuran kemasan baru.
4. Ekuitas Merek (Brand Equity)
Menurut David A (1996:8), “Brand Equity is a set of assets (and lialibilties) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or subtracts from)the value provided by a product or service to a firm’s customers. The major asset categories are: Brand awareness, perceived quality, brand association and bran loyalty.

Unsur-unsur Brand Equity adalah sebagai berikut:

DESKRIPSI DAN ANALISIS STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

2009-06-20T07:42:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Analisis laporan keuangan adalah hubungan antar suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan suatu fenomena (Soemarso,1999:430). Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya jika dilihat secara terpisah. Dengan analisis, pemakai laporan keuangan akan lebih mudah mengintepretasikanya.
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kementerian/lembaga negara bersangkutan. Data keuangan dalam laporan keuangan akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan pemerintah.
Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya.

RUMUSAN PERMASLAHAN :
1. Bagaimanakah konsep struktur laporan keuangan ?
2. Bagaimanakah bentuk laporan keuangan horizontal ?
3. Bagaimanakah bentuk lapoarn keuangan vertikal ?
4. Bagaimanakah konsep struktur modal ?
5. Bagaimanakah konsep struktur finansial ?
6. Apakah ada hubungan antara struktur modal dengan struktur finansial ?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Struktur Laporan Keuangan
1. PENGERTIAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Analisis laporan keuangan ( Financial statement Analysis ) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan suatu fenomena (Soemarso,1999:430). Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya bila dilihat secara sendiri-sendiri. Pemakai laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikanya bila dilakukan analisis.
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Data keuangan dalam laporan keuangan akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan. Setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya.

2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya terdiri:
1. Neraca: laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu menunjukkan posisi keuangan (aktiva, utang dan modal) pada saat tertentu. Tujuan neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender (misalnya pada tanggal 31 Desember 200x).
2. Laporan laba rugi: suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dari penjualan, berbagai biaya, dan laba yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu.
3. Laporan saldo laba: menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode tertentu.
4. Laporan arus kas: Menujukkan arus kas selama periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan: berisi rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya.
Sedangkan komponen laporan keuangan Pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Arus Kas
3. Neraca
4. Catatan atas laporan keuangan
Laporan Realisasi Anggaran sering juga disebut laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Setiap komponen laporan keuangan hendaknya tidak dianalisis secara parsial. Komponen-komponen laporan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dianalisis secara bersama-sama. Terdapat hubungan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan sehingga untuk memperoleh gambaran informasi yang utuh, pos-pos terkait dianalisis secara terintegrasi.
Laporan keuangan merupakan hasil rekaman transaksi keuangan dari peristiwa masa lalu. Laporan keuangan berarti menyajikan data hisitoris pemerintah yang bersangkutan. Berbagai pihak yang berkepentingan pada umumnya tidakhanya membutuhkan informasi masa lalu tetapi mereka menggunakannya untuk mencaritahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu teknik dan tingkat kedalaman analisis disesuaikan dengan kebutuhan

3. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan dari laporan keuangan terdiri dari pihak intern dan pihak ekstern. Secara keseluruhan pengguna laporan keuangan terdiri dari:
1. Pihak manajemen: untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi pengembangan karier.
2. Pemegang saham: untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi.
3. Karyawan: Penghasilan yang memadai, kualitas hidup, keamanan kerja
4. Kreditor dan investor: untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya.
5. Pemerintah: pajak, persetujuan untuk go public.
Setiap pemakai bisa mempunyai kepentingan yang berlainan. Oleh karena itu, mereka harus memahami informasi yang disajikan dalam laporan dan menganalisis dengan teknik yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhannya Masyarakat pada umumnya ingin mengetahui panggunaan sumber daya ekonomi yang dipungut dari masyarakat selama tahun berjalan berikut kinerja atau hasil-hasil yang dicapainya.
Investor/kreditor pada umumnya berkepentingan untuk melihat apakah perusahaan mampu mengembalikan pinjaman/investasi berikut kemampuan untuk membayar beban bunganya secara tepat waktu. Manajemen perusahaan berkepentingan terhadap informasi keuangan untuk perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian kegiatan operasional pemerintahan. Hal ini sangat penting bagi pemerintah agar dapat mengalokasikan dan menggunakan anggaran yang tersedia untuk mencapai output/outcome secara efisien dan efektif.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan memuat informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan.
Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan diperlukan mengingat setiap entitas pelaporan menggunakan sumber dana/anggaran yang berasal dari investor dan perlu dipertanggungjawabkan capaian kegiatannya. Oleh karenanya laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas diperlukan untuk keperluan:
1. Akuntabilitas, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik.
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
4. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity), membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.
Proses analisis laporan keuangan diperlukan dalam pencapaian keperluan tersebut sehingga didapatkan suatu penilaian yang obyektif dan terukur mengenai penggunaan anggaran dan kinerja yang berhasil dicapai oleh suatu entitas. Analisis juga diperlukan bagi perbaikan rencana penganggaran di masa yang akan datang, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.

5. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha kepada pihak-pihak berkepentingan. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Akuntansi keuangan biasanya lebih menitikberatkan pada penyediaan informasi kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Pihak-pihak ini tidak dapat secara bebas memperoleh informasi yang diperlukan dari badan usaha yang bersangkutan. Mereka terpaksa harus menggunakan informasi yang disediakan pihak manajemen perusahaan. Identifikasi pemakai laporan keuangan diperlukan untuk pengambil keputusan dominan, mengingat banyaknya pihak-pihak ekstern yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda.
Informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan tidak terbatas pada laporan keuangan saja. Tetapi termasuk juga informasi-informasi lain, baik yang bersifat keuangan maupun tidak. Semua informasi yang dihasilkan suatu sistem akuntansi disebut informasi akuntansi. Walaupun diharapkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, namun informasi keuangan bukan satu-satunya informasi yang diperlukan. Pengambilan keputusan ekonomi dipengaruhi banyak faktor, misalnya keadaan ekonomi, politik dan prospek industri.
Secara khusus Prinsip Akuntansi Indonesia menyebutkan tujuan laporan keuangan berikut ini:
1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan.
2. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Memberikan informasi keuangan yang memebantu para pemakai laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi penting lainya mengenai perubahan aktiva dan kewajiban sutu perusahaan seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapakan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

6. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yang meliputi:
a) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan haruslahmemenuhi unsure-unsur memiliki manfaat umpan balik (feedback value),memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.
b) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal haruslah memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability), dan netral.
c) Dapat dibandingkan, yang berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
d) Dapat dipahami, yang berarti laporan keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

7. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi merupakan pedoman umum yang digunakan dalam praktek akuntansi. Prinsip akuntansi dikembangkan atas dasar logika pemikiran dalam kerangka teori.
Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan agar dapat ditaati dan dipahami para pembuat standar akuntansi pemerintahan, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan, dan para pengguna laporannya.
Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas:
a. Realisasi, yang berarti pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
b. Substansi mengungguli bentuk (substance over form), yang berarti transaksi atau peristiwa lain yang ditampilkan dalam laporan keuangan dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
c. Periodisitas (periodicity), yang berarti kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi dalam periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
d. Konsistensi (consistency), yaitu perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari period ke periode oleh entitas pelaporan.
e. Pengungkapan lengkap (full disclosure), yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
f. Penyajian wajar (fair presentation).

8. SIFAT DAN KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN
Harus diakui bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pastilah memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal. Kendala laporan keuangan dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal. Secara umum setiap laporan keuangan memiliki sifat dan keterbatasan, yaitu:
1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat.
2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan tidak lepas dari penggunaan taksiran dan pertimbangan.
4. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran.
9. TEKNIK STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN
Teknik analisis laporan keuangan terdiri dari:
1. Struktur Laporan keuangan Horizontal
2. Struktur Laporan keuangan Vertikal

Kesimpulan
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kementerian/lembaga negara bersangkutan. Data keuangan dalam laporan keuangan akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan pemerintah.

Erna Wulandari ( 3351405086)

B. Struktur Laporan Keuangan Horisontal
Struktur analisis horisontal (horizontal analysis) pada umumnya menunjukkan arah perubahan (trend) dari suatu pos laporan keuangan tertentu (Soemarso, 1999: 432). Analisis ini merupakan prosentase yang membandingkan suatu pos laporan keuangan dengan pos sama laporan keuangan sebelumnya. Analisis dengan cara membandingkan neraca atau laporan realisasi anggaran beberapa tahun terakhir secara berurutan. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laba rugi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila metode ini dilakukan untuk suatu jangka waktu yang cukup panjang dan menitikberatkan pada arah perkembangannya, maka analisis seperti ini disebut analisis tren.
Teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horisontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit, ini disebut juga analisis perbandingan (Harahap, 2004:227).
Tujuan analisis perbandingan menurut Harahap (2004: 228), adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Perbandingan dapat juga dilakukan antara laporan yang sudah dikonversikan ke angka indeks atau laporan bentuk common size bentuk awam.
Menurut Prastowo (2000: 48), menyebutkan bahwa analisis tren merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang termasuk metode analisis horizontal. Analisis tren dilakukan untuk melihat struktur keuangan baik dari daftar Neraca dan Laba Rugi. Untuk melihat struktur laporan keuangan ini maka laporan keuangan dikonversikan ke bentuk persentase dengan mengaitkan dengan pos penting. Pos penting itu misalnya Penjualan untuk Laba Rugi dan pos Total Aktiva untuk Neraca.
Sesuai dengan uraian tersebut, maka objek Analisis Tren adalah:
1. Laba Rugi bentuk Tren
Struktur Laba Rugi dapat menunjukkan persentase pos tertentu dari pos utama. Misalnya persentase laba bersih dari penjualan, persentase laba kotor atas penjualan, biaya operasi, dan sebagainya. Dengan melihat persentase ini kita dapat mengetahui struktur Laba Rugi perusahaan dan juga bisa dibandingkan dengan struktur perusahaan lain yang sejenis atau rasio rata-rata industri.
2. Neraca bentuk Tren
Struktur Neraca dapat melihat persentase pos tertentu dengan pos tertentu dengan pos utama lainnya, misalnya persentase aktiva lancar dengan total aktiva, aktiva tetap, aktiva lain, utang lancar, utang jangka panjang, modal, dan sebagainya.
Sebagai contoh cara perbandingan dengan analisis horizontal adalah sebagai berikut:
Penjualan pada tahun 2005 : Rp. 310.000,00
Penjualan pada tahun 2006 : Rp. 330.000,00
Maka perbandingan perubahan penjualan adalah 6,45

Kesimpulan
Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laba rugi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila metode ini dilakukan untuk suatu jangka waktu yang cukup panjang dan menitikberatkan pada arah perkembangannya
Dewi Marina Purbasari (3351405001)

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN VERTIKAL
Analisis vertikal (vertical analysis) terkonsentrasi pada hubungan-hubungan diantara berbagai pos keuangan pada laporan keuangan tertentu. Untuk memperlihatkan hubungan ini, setiap pos laporan keuangan dinyatakan sebagai suatu persentase dari suatu pos dasar yang juga terdapat pada laporan tersebut. Laporan persentase-persentase yang dihasilkan disebut laporan ukuran bersama (common-size statement) (Henry Simamora, 1999). Sedangkan menurut John J Wild (2005), analisis vertikal merupakan suatu prosedur pembandingan antara satu pos terhadap pos lainnya dalam laporan keuangan dengan cara mengevaluasi pos dari atas ke bawah (atau bawah ke atas) dalam laporan common-size.
Laporan-laporan ukuran bersama (common-size statement) kerap dipakai untuk membuat perbandingan-perbandingan diantara perusahaan-perusahaan. Laporan-laporan ini memungkinkan analisis membandingkan karakteristik-karakteristik operasi dan pendanaan dari kedua perusahaan dari ukuran yang berbeda dari industri yang sama.
Menurut John J. Wild et. Al. (2005), analisis laporan keuangan common-size statement berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam analisis neraca, analisis common-size menekankan pada dua faktor:
1. Sumber pendanaan- termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan ekuitas.
2. Komposisi aktiva-termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar.
Analisis vertikal berfaedah untuk membandingkan arti penting komponen-komponen spesifik dalam kegiatan sebuah perusahaan. Analisis ini dapat pula digunakan dalam laporan-laporan ukuran bersama komparatif dalam rangka mengidentifikasi perubahan-perubahan penting dalam komponen-komponen dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Analisis vertikal ada 2, yaitu:
1. Analisis Vertikal Laporan Laba Rugi
Analisis vertikal laporan laba rugi memeriksa hubungan-hubungan dari setiap pos dengan laba bersih. Pada umumnya, laba bersih dijadikan 100 persen. Analisis ini mengungkapkan apakah pos pendapatan atau beban tertentu menyimpang dalam hubungannya dengan laba bersih. Analisis ini juga memberikan petunjuk perihal potensi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mengendalikan biaya-biaya dan mencapai sasaran profitabilitasnya.

Contoh analisis vertikal laporan laba rugi:

PT. EMBUN PAGI
Analisis Vertikal Laporan Laba Rugi
31 Desember 2002 dan 2001
2002 2001
Penjualan Bersih Rp 4,347,776.00 100% Rp3,953,668.00 100%
Biaya Pokok Penjualan Rp 3,146,092.00 72.40% Rp2,801,052.00 70.80%
Laba Kotor Rp 1,201,684.00 27.60% Rp1,152,616.00 29.20%

Beban-beban:
Beban Penjualan dan Administratif Rp 760,360.00 17.50% Rp 690,644.00 17.50%
Beban Bunga Rp 59,980.00 1.40% Rp 52,184.00 1.30%
Jumlah Beban Rp 820,340.00 18.90% Rp 742,828.00 18.80%

Laba Sebelum Pajak Rp 381,344.00 8.80% Rp 409,788.00 10.40%
Pajak Pengahsilan (30%) Rp 114,403.00 2.60% Rp 122,936.00 3.10%
Laba Bersih Operasi Rp 266,941.00 6.20% Rp 286,852.00 7.30%
Untung (rugi) luar biasa Rp - 0.00% Rp 49,600.00 1.20%
Laba Bersih Operasi Rp 266,941.00 6.20% Rp 336,452.00 8.50%

Analisis vertikal itu mengungkapkan bahwa biaya pokok penjualan PT. Embun Pagi pada tahun 2002 lebih tinggi ketimbang pada tahun 2001 (72.4% berbanding 70.8%). Gabungan kenaikan ini dan tidak adanya keuntngan luar biasa pada tahun 2002 mengakibatkan penurunan signifikan laba bersih dari 8.5% dari penjualan bersih pad atahun 2001 menjadi 6.2% pada tahun 2002.

2. Analisis Vertikal Neraca
Analisis vertikal neraca menghubungkan setiap pos neraca dengan jumlah aktiva, atau dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik, dimana setiapnya dinyatakan sebagai suatu persentase dari kategori yang lebih besar. Sebagai umpama, pos Kas akan dinyatakan sebagai suatu persentase dari jumlah Aktiva, dan pos Utang Dagang sebagai suatu persentase dari jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik.

Contoh analisis vertikal neraca:

PT. EMBUN PAGI
Analisis Vertikal Neraca
31 Desember 2002 dan 2001
Aktiva 2002 2001
Aktiva Lancar:
Kas Rp 67,928.00 2.10% Rp 36,080.00 1.10%
Surat Berharga Rp 150,732.00 4.60% Rp 158,848.00 5.00%
Piutang Dagang Rp 510,176.00 15.50% Rp 486,456.00 15.40%
Persediaan Rp 782,048.00 23.80% Rp 695,996.00 22.10%
Aktiva Lancar lain-lain Rp 37,996.00 1.20% Rp 30,536.00 1.00%
Jumlah Aktiva Lancar Rp1,548,880.00 47.10% Rp1,407,916.00 44.70%
Aktiva Tetap Rp1,626,396.00 49.40% Rp1,407,916.00 50.10%
Aktiva Tetap lain-lain Rp 114,284.00 3.50% Rp 163,204.00 5.20%
Jumlah Aktiva Rp3,289,560.00 100% Rp3,151,512.00 100%

Kewajiban dan Ekuitas Pemilik
Kewajiban Lancar:
Kredit Bank Rp 98,632.00 3.00% Rp 90,304.00 2.90%
Bagian Lancar dari utang
jangka panjang Rp 7,676.00 0.20% Rp 13,280.00 0.40%
Utang Dagang dan Utang Wesel Rp 315,868.00 9.60% Rp 277,900.00 8.80%
Utang Pajak Penghasilan Rp 60,360.00 1.80% Rp 58,624.00 1.90%
Jumlah Kewajiban Lancar Rp 482,536.00 14.70% Rp 440,108.00 14.00%
Utang Jangka Panjang Rp 623,524.00 19.00% Rp 593,600.00 18.80%
Utang Obligasi Rp 125,444.00 3.80% Rp 116,840.00 3.70%
Ekuitas Pemegang saham Rp2,058,056.00 62.60% Rp2,000,964.00 63.50%
Jumlah kewajiban dan ekuitas
pemegang saham Rp3,289,560.00 100% Rp3,151,512.00 100%

Seperti terlihat pada gambar tersebut, hanya terdapat kenaikan kecil dalam persentase aktiva lancar dikaitkan dengan jumlah aktiva, seiring dengan adanya penurunan kecil dalam aktiva tetap bersih dan aktiva tetap lain-lain. Dengan demikian, analisis vertikal ini mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan signifikan aktiva perusahaan selama dua tahun tersebut.

Kesimpulan
Prosedur pembandingan antara satu pos terhadap pos lainnya dalam laporan keuangan disebut analisis vertikal karena merupakan evaluasi pos dari atas ke bawah (atau bawah ke atas) dalam laporan common-size. Analisis vertikal dapat menunjukkan proporsi suatu pos terhadap angka dasar tertentu dalam laporan keuangan yang sama. Analisis ini dapat pula digunakan dalam laporan-laporan ukuran bersama komparatif dalam rangka mengidentifikasi perubahan-perubahan penting dalam komponen-komponen dari satu tahun ke tahun berikutnya. Hasil analisis vertikal dapat digunakan untuk menilai efisiensi usaha perusahaan.

Eva Z Saragih (3351405038)

D. STRUKTUR MODAL

1. Konsep Struktur Modal
Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan. Salah satu masalah dalam permodalan adalah bagaimana menetapkan struktur modal yang optimal bagi perusahaan, karena struktur modal merupakan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Efektivitas struktur modal akan menentukan efisiensi atau tidaknya penggunaan dana dapat diukur dengan melihat tingkat earning per share yang telah dicapai perusahaan. Pengertian modal menurut Munawir (2004) adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.
Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih memiliki kekurangan (deficit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasa dari luar, yaitu dari hutang (debt financing). Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternative-alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan.

2. Teori Struktur Modal
Kecenderungan perusahaan yang makin banyak menggunakan hutang, tanpa disadari secara berangsur-angsur, akan menimbulkan kewajiban yang makin berat bagi perusahaan saat harus melunasi (membayar kembali) hutang tersebut. Tidak jarang perusahaan-perusahaan yang akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dan bahkan dinyatakan pailit. Hingga kini belum ada rumus matematik yang tepat untuk menentukan jumlah optimal dari hutang dan ekuitas dalam struktur modal (Seitz,1984: 301).
Teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Selanjutnya perlu dikaji bagaimana pengaruh perubahan struktur modal tersebut terhadap nilai perusahaan dan apakah ada pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan sebagai pencerminan nilai perusahaan. Apabila ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur modal yang optimal bagi perusahaan.
Asumsi-asumsi yang mendasari adalah (Megginson, 1997:316):
a. Semua aktiva berujud dimiliki oleh perusahaan.
b. Pasar modal sempurna (tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada biaya kebangkrutan).
c. Perusahaan hanya dapat menerbitkan dua macam sekuritas, yakni ekuitas yang berisiko dan hutang bebas (tanpa) risiko.
d. Individu maupun perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan uang dengan tingkat suku bunga bebas risiko.
e. Para investor mempunyai ekspektasi yang sama (homogen) terhadap keuntungan perusahaan di masa mendatang.
f. Semua perusahaan tidak mengalami pertumbuhan (arus kas diasumsikan konstan dan perpetual, dan semua laba dibagikan dalam bentuk dividen).
g. Semua perusahaan dapat dikelompokkan dalam satu kelompok kembalian, dan kembalian saham dari semua perusahaan dalam kelompok tersebut adalah proporsional.
Pendekatan dalam Teori Struktur Modal :
1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)
Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Jadi, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal bisa dirubah-rubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Pendekatan ini diasumsikan terjadi perubahan struktur modal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage (hutang dibagi modal sendiri).

2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM Approach)
Tahun 1950-an, dua orang ekonom menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa hutang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan hutang.
MM berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pembagian struktur modal antara hutang dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. Yaitu karena nilai investasi total perusahaan tergantung dari keuntungan dan risiko, sehingga nilai perusahaan tidak berubah walaupun struktur modalnya berubah. Asumsi yang digunakan adalah, pasar modal sempurna, nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama, perusahaan mempunyai risiko usaha (business risk) yang sama dan tidak ada pajak. Pendapat MM didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membelinya dengan harga yang termurah serta menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi.
3. Teori Trade-Off
Kenyataan di lapangan membuktikan ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang, akan semakin tinggi kemungkinan (probabilitas) kebangkrutan. Biaya kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan. Penelitian di luar negeri menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai sekitar 20% dari nilai perusahaan.

Biaya tersebut mencakup dua hal:
1. Biaya langsung: biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi, biaya pengacara, biaya akuntan, danbiaya lainnya yang sejenis.
2. Biaya tidak langsung : biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal.
Misal, supplier barangkali tidak akan mau memasok barang karena mengkhawatirkan kemungkinan tidak terbayar. Biaya lain dari peningkatan hutang adalah meningkatnya biaya keagenan hutang (agency cost of debt). Jika hutang meningkat, maka konflik antara pemegang hutang dengan pemegang saham akan meningkat, karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang hutang akan meningkat. Dalam situasi tersebut, pemegang hutang akan semakin meningkatkan pengawasan (monitoring) terhadap perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya-biaya monitoring (persyaratan yang lebih ketat, menambah jumlah akuntan, dsb) dan bisa juga dalam bentuk kenaikan tingkat bunga.
4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal
Modigliani dan Miller mengembangkan model struktur modal tanpa pajak, dan dengan pajak. Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Selisih tersebut diperoleh melalui penghematan pajak karena bunga bisa dipakai untuk mengurangi pajak. Penghematan pajak tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini :

Penghematan pajak = VL - VU = tc . B

Keterangan :
VL : Nilai untuk perusahaan yang menggunakan hutang (value for
leveraged companies)
VU :Nilai untuk perusahaan yang tidak menggunakan hutang (100% saham, atau value for unlevered companies)
tc : tingkat pajak (perusahaan)
B : besarnya hutang
Miller sendiri kemudian mengembangkan model struktur modal dengan memasukkan pajak personal. Pemegang saham dan pemegang hutang harus membayar pajak jika mereka menerima dividen (untuk pemegang saham) atau bunga (untuk pemegang hutang).
5. Pecking Order Theory
Teori trade-off mempunyai implikasi bahwa manajer akan berfikir dalam kerangka trade-off antara pengehamatan pajak dan biaya kebangkrutan dalam penentuan struktur modal. Kenyataannya, nampaknya jarang manajer keuangan yang berfikir demikian. Seorang akademisi, Donald Donaldson (1961) melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Pengamatannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai keuntungan yang tinggi ternyata cenderung menggunakan hutang yang lebih rendah. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi dalam penggunaan dana.
Skenario urutan dalam Pecking Order Theory adalah sebagai berikut ini :
1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi.
3. Karena kebijakan dividen yang konstan (sticky), digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat yang lain.
4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan memulai dengan hutang, kemudian dengan surat berharga campuran (hybrid) seperti obligasi konvertibel, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir.
Teori tersebut tidak mengindikasikan target struktur modal. Teori tersebut menjelaskan urut-urutan pendanaan. Manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi. Teori pecking order bisa menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntunganyang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang lebih kecil.
6. Teori Asimetri Informasi dan Signaling
Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat. Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya.
6.1. Myers dan Majluf (1977)
Menurut Myers danMajluf (1977), ada asimetri informasi antara manajer denganpihak luar: manajermempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar.
6.2. Signaling (Ross, 1977)
Ross (1977) mengembangkanmodel dimana struktur modal (penggunaan hutang) merupakan signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik,dan karenanya ingin agar harga saham meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. Manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak, sebagai signal yang lebih credible. Karena perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor diharapkan akan menangkap signal tersebut, signal bahwa perusahaanmempunyai prospek yang baik. Dengan demikian hutang merupakan tanda atau signal positif.
7. Teori Lainnya
7.1. Pendekatan Teori Keagenan (agency approach)
Menurut pendekatan ini, strukturmodal disusun untukmengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free-cash flow (Jensen, 1985). Free-cash flow dalam konteks ini didefinisikan sebagai aliran kas yang tersisa sesudah semua usulan investasi dengan NPV positif didanai. Tetapi ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya (termasuk free-cash flow) sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Hutang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan freecash flow. Jika perusahaan menggunakan hutang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan (untuk membayar bunga).
7.2. Pendekatan Interaksi Produk/Input dengan Pasar
Model ini berangkat dari teori organisasi industri, dan relatif baru dibandingkan teori lainnya. Ada dua kategori dalam pendekatan ini:
(1) Menjelaskan hubungan antara struktur modal perusahaan dengan strategi, dan
(2) Menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan karakteristik produk atau input.
7.3. Kontes atas Pengendalian Perusahaan
Beberapa penemuan pendekatan ini adalah perusahaan yang menjadi target (dalam pengambil alihan) akan meningkatkan tingkat hutangnya, dan mengakibatkan kenaikan harga saham. Tingkat hutang berhubungan negatif dengan kemungkinan sukses tender offer (penawaran terbuka pada proses pengambil alihan usaha).

Kesimpulan
Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Struktur modal sendiri adalah pembelanjaan permanen, di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-usur modal itu sendiri, di mana kedua golongan tersebut mempunyai dana permanen atau dana jangka panjang. Jadi, struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur finansial. Struktur modal keseluruhan terdiri dari modal asing dan modal sendiri.

Istiari Widya W (3351405036)

E. Struktur Finansial
Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur finansial adalah sebagai berikut:
1. Tingkat pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan dapat ditentukan oleh leverage.
2. Stabilitas arus kas. Stabilitas arus kas dan rasio rasio hutang saling berkaitan. Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, beban hutang mempunyai risiko lebih kecil, dan sebaliknya bila stabilitas penjualan dan laba lebih kecil beban hutang mempunyai risiko lebih besar.
3. Karakteristik industri. Kemampuan membayar hutang tergantung pada profitabilitas dan volume penjualan. Industri yang berkembang menjanjikan marjinal yang tinggi, tetapi marjinal laba tersebut cenderung menurun apabila industri tersebut kalah bersaing dengan masuknya industri baru.
4. Struktur aktiva. Struktur aktiva dapat mempengaruhi struktur finansial dengan cara perusahaan yang mempunyai struktur aktiva tetap jangka panjang akan banyak menggunakan hipotek jangka panjang.
Berbicara mengenai struktur finansial tentunya tidak akan lepas dari struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kita mengenal adanya pedoman atau aturan struktur finansial yang konservatif, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Aturan struktur finansial yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dengan modal sendiri. Aturan ini menganggap bahwa pembelanjaan yang sehat itu itu pertama kali harus dibiayai dengan modal sendiri. Maka aturan struktur finansial konservatif menetapkan bahwa besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh lebih dari 1:1. Setiap perluasan basis modal sendiri akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko usaha perusahaan yang akan dibelanjainya. Pandangan ini didasarkan pada “prinsip keamanan”, dimana hal ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditur maupun perusahaan itu sendiri.
Adapun aturan struktur finansial konservatif yang horizontal memberikan batas imbangan atara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan besi (persediaan minimum) di lain pihak. Aturan tersebut menyatakan bahwa keseluruhan aktiva tetap dan persediaan besi harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal tetap yang tertanam di dalam perusahaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil dari pada jumlah aktiva tetap plus persediaan besi, atau dengan kata lain besarnya modal sendiri sama dengan aktiva tetap plus persediaan besi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar
KEADAAN NORMAL DALAM PERIMBANGAN ANTARA JUMLAH AKTIVA TETAP (PLUS PERSEDIAAN BESI) DENGAN JUMLAH MODAL SENDIRI

Aktiva Lancar Modal Asing
Aktiva Tetap
+
Persediaan Besi
Modal sendiri

Apabila jumlah modal sendiri lebih kecil dari aktiva tetap plus persediaan besi, berarti aktiva tetap tersebut “kurang tertutup” oleh modal sendiri sehingga besarnya modal sendiri tidak cukup untuk menjamin atau menutup aktiva tetap tersebut.
Aktiva tetap dan persediaan besi adalah merupakan asset yang akan tetap terikat di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama sehingga untuk membelanjai asset tersebut juga diperlukan modal yang akan tetap tertanam dalam perusahaan, yaitu dalam bentuk modal sendiri. Modal sendiri bila lebih kecil dari pada aktiva tetap plus persediaan besi, berarti sebagian dari aktiva tersebut dibelanjai dengan modal asing. Jangka waktu modal asing tersebut bila lebih pendek daripada jangka waktu terikatnya dana dalam aktiva tetap , hal ini akan mengganggu likuiditas perusahaan yang bersangkutan.

Kesimpulan
Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Dalam hubungannya dengan struktur finansial dan struktur kekayaan, kita mengenal adanya pedoman atau aturan struktur finansial yang konservatif, baik yang vertikal maupun yang horizontal.

Taufiq Hidayat (3351405063)

BAB III
KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
 Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kementerian/lembaga negara bersangkutan. Data keuangan dalam laporan keuangan akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan pemerintah.
 Sedangkan analisis keuangan horizontal dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laba rugi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila metode ini dilakukan untuk suatu jangka waktu yang cukup panjang dan menitikberatkan pada arah perkembangannya.
 Prosedur pembandingan antara satu pos terhadap pos lainnya dalam laporan keuangan disebut analisis vertikal karena merupakan evaluasi pos dari atas ke bawah (atau bawah ke atas) dalam laporan common-size. Analisis vertikal dapat menunjukkan proporsi suatu pos terhadap angka dasar tertentu dalam laporan keuangan yang sama. Analisis ini dapat pula digunakan dalam laporan-laporan ukuran bersama komparatif dalam rangka mengidentifikasi perubahan-perubahan penting dalam komponen-komponen dari satu tahun ke tahun.
 Struktur modal sendiri adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-unsur modal itu sendiri, dimana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Dengan demikian struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur finansial. Struktur modal keseluruhan terdiri dari modal asing dan modal sendiri.
 Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Kita mengenal adanya pedoman atau aturan struktur finansial yang konservatif, baik yang vertikal maupun yang horizontal.

Disusun oleh :
1. Dewi Marina P (3351405001)
2. Istiari Widya (3351405036)
3. Eva Z Saragih (3351405038)
4. Taufiq Hidayat (3351405063)
5. Erna Wulandari (3351405086

DAFTAR PUSTAKA

Riyanto, Bambang. 1995. Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Gitosudarmo, Indriyo. 1999 Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Setia, Atmaja. 1999. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Brigham, F. Eugene & Houston, F. Joel. 1999. Manajemen Keuangan. Jakarta: ERLANGGA Jakarta.

BUDGETARY PARTICIPATION, MOTIVATION AND MANAGERIAL PERFORMANCE

2009-06-20T07:28:00.000-07:00

Working paper alfred p. Sloan school of management

BUDGETARY PARTICIPATION, MOTIVATION
AND
MANAGERIAL PERFORMANCE

by

WP 1389-83

Peter Brownell

and

J. Morris Mclnnes

January 1983

MASSACHUSETTS

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

50 MEMORIAL DRIVE

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139

Budgetary Participation, Motivation And Managerial Performance

by

Peter Brownell
and
J. Morris Mclnnes
WP 1389-83 January 1983

Abstract

The paper proposes an "indirect-effects" model linking participation in
budget-setting with managerial performance. Motivation was selected as an
intervening variable to explore the proposed model in a field study
setting. A significant positive association between participation and
performance was observed. However, the indirect path linking participation
and performance through motivation was found to explain only a small amount
of the relationship. In the study, motivation was measured using an
expectancy model. Further analysis revealed that greater participation in
budget-setting was positively associated with the extrinsic components of
motivation, but negatively with the intrinsic components. Contrary to
wide-held beliefs, the results seemed to suggest that participation
reinforces the contractual nature of the budget at the expense of the
personal satisfactions derived from goal-directed behavior and
goal-accomplishment. The managerial implications of the "indirect-effects"
model, and of the findings of the study, are discussed in the final section
of the paper.

Budgetary Participation, Motivation And Managerial Performance

Early theorists (e.g., Argyris, 1952; Becker and Green, 1962) tended to
the view that participation in the budget-setting process was a major means
available to organizations to gain the commitment of managers to budgets,
with consequent improvement in performance. Hopwood (1976) summarized this
earlier sentiment when he suggested that participation was viewed by many as
"...a panacea: a cure for all the many ills which have been associated with
traditional Dudgetary systems" (p. 74). Nonetheless, even in the
non-empirical realm in which much of this debate was conducted disagreement
was evident. The reply to Becker and Green by Stedry (1964), together with
Becker and Green's (19o4) rejoinder, illustrates the controversial nature of
the debate.

As subsequent empirical evidence accumulated, it became clear that these
earlier disagreements were well founded, l^ile evidence emerged of positive
relationships between participation and criteria such as job satisfaction
(Cherrington and Cherrington, 1973), attitude towards job (Milani, 1975),
motivation (Hofstede, 1967; Searfoss and Monczka, 1973), and attitude
towards the budget system (Collins, 1973; Kenis, 1979), no consistent
relationship with performance was found.

A possible explanation for the lack of an observed association between
participation and performance revolves around the role of moderating
variables, that is, variables which interact with participation jointly to
affect performance. This view gained formal recognition in the literature
with the emergence of the contingency framework for control system design
(see, for example, Waterhouse and Tiessen, 1978; Otley, 1980). Specifically
with regard to participation, Brownell (1982a) has reviewed and synthesized
the literature within a framework which explicitly provides for interactive effects of participation with organizational, interpersonal, and individual
variables. Recent empirical work (Brownell 1981, 1982b) has produced
results consistent with this "moderated-ef f ects" framework.
A second possible explanation, and the one pursued in this paper,
emerges from literature in organizational behavior. In a review of
literature in the area of goal setting and routine task performance, Locke
and Schweiger (1979) could find no evidence of a systematic association
between participation and performance. Locke, et. al. (1981, p. 138) went
on to propose that to the extent it is found to be associated with
performance, participation may be influencing this through the joint
mechanisms of inducing higher goals and enhanced goal-commitment on the part
of workers. In other words, these authors imply an "indirect-effects" model
in which some other condition, aroused by participation, is positively
associated with performance.

The difference between the "moderated-ef f ects" and "indirect-effects"
frameworks is significant, and deserves brief elaboration. The "moderated-
effects" model posits the existence of variables which may interact with
participation to affect performance; but these variables are viewed as
neither directly affecting performance, nor being affected by
participation. To illustrate, Brownell (1981) found that the individual
variable, internal/external locus of control , interacted with
participation to affect performance. Internals were found to prefer, and
perform better, under conditions of high participation while externals
preferred, and performed better, under low participation conditions.
However, participation and locus of control were themselves unrelated, and
no effects of the latter on performance were found. By contrast, the
"indirect-effects" model posits the existence of variables which are
associated with participation and which, in turn, affect performance. In

-2-

this framework, it is possible that statistically significant associations
between participation and some intervening variable on the one hand, and
between the intervening variable and performance on the other, could combine
in such a way as to yield an insignificant association between participation
and performance.

In this study, motivation was chosen as an intervening variable in an

2
empirical investigation of the indirect-effects model. Apart from the

intuitive plausibility of motivation as an intervening variable, there is

ample justification in the literature for its choice. This is dealt with in

the next section of the paper.

Review of Previous Literature

Hofstede (1967), in his seminal study of budgeting, observed that, "Of
all variables studied, budget participation is the one with the strongest
effect on all measures of motivation" (pp. 181-182). Hofstede used four
measures of motivation, dealing with the perceived relevance of the budget
and the existence of favorable attitudes towards the budget on the part of
budgeted managers. Similar results were found by Searfoss and Monczka
(1973) who studied the effects on motivation of participation by general
foremen in the development of their budgets; motivation was measured through
the use of subordinates' ratings of the level of effort expended by the
foremen in goal-directing and evaluative activities based on the budget.

In both these studies the concept of motivation was operationalized in
terms' of acceptance of, and effort expended to achieve the budget. In this
study motivation is operationazlied by use of the expectancy model (see, for
example, Galbraith and Cummings [1967], House [1971], and Ronen and
Livingstone [1975]). The model, shown in Equation (1), is considerably more
general in its interpretation of motivation than the constructs used by
Hofstede and by Searfoss and Monczka. It posits that individuals will exert

-3-

Equation 1

Expectancy Model of Motivation:

n

M = IV, + P, (IV +1 P„. EV.)
b 1 a . , 2i 1
1=1

Where: M is motivation

Ivjj is the intrinsic valence associated with
goal-directed behavior

Px is the instrumentality, or probability, that
goal-directed behavior will result in goal accomplishment

IV^ is the intrinsic valence associated with goal accom-
plishment

P2i is the expectation, or probability, that goal accom-
plishment will result in the ith extrinsic outcome,
i = 1, ,n.

EVi is the valence of the ith extrinsic outcome,
i = 1, , n.

effort towards goal achievement to the extent that such effort is perceived
likely to be instrumental in achieving the goal, and additionally, to the
extent that positively valent (desirable) outcomes are perceived likely to
result from goal-directed behavior and from goal-achievement.

The intrinsic valences, or rewards, arise from within the individual -
essentially the personal satisfactions derived from goal-directed behavior and
goal-accomplishment. The extrinsic valences are proferred by some agent
external to the individual, such as the organization (e.g. additional pay,
promotion, etc.), peers, subordinates, or parties outside the organization.

Some possible effects of budgetary participation on the elements of the
expectancy model have been suggested by Ronen and Livingstone (1975). They
speculate, for example, that ego-involvement associated with pursuing a

-4-

self-set goal will enhance IV , and possibly also IV, . To the extent this
is true, however, attendant adverse conseqences for the EV's may arise,
following from attribution theory (see, for example, Staw, [1980] and
Kruglanski 11978]), which posits that extrinsic and intrinsic rewards are in
some state of psychological balance in respect to an individual's
self-perception. In other words, a strengthening of the attribution of effort
to the receipt of intrinsic rewards is a possible consequence of the removal
or reduction of extrinsic rewards, and vice versa.

A relationship of participation with P is also likely. Raia (1965) has
suggested that more difficult goals emerge from participative budgeting. This
might translate into reduced perceptions of P , but might increase IV^ due
to the enhanced internalized value of achieving more difficult goals (Locke
et. al., 1981, pp. 127 - 129).

How, or whether these opposing tendencies balance out in their effects on
LDotivation is unclear. Overall, however, an assessment of the possible
effects of participation suggests that there are more opportunities for
enhancing than for diminishing motivation. This judgment is consistent with
the empirical findings referred to earlier.

Turning to a consideration of the effects of motivation on performance,
this question is dealt with largely within the domain of organizational
behavior. Nevertheless, in the accounting literature some attention has
recently been given to the issue (Ferris, 1977; Rockness, 1977). Ferris,
using a relatively simple construction of motivation, found inconclusive
results regarding the association between motivation and performance. On the
other hand, Rockness, in an experimental study, and using a more complex
formulation of the expectancy model, found relatively strong support for a
positive relationship.

In the organizational behavior area, much of the research examining the

-5-

relationship between motivation and performance stems from the work of Porter
and Lawler (1968). They posit that motivation should contribute to an
explanation of performance and also, under specified conditions, to job
satisfaction. A great deal of subsequent research has been conducted and is
summarized in several review articles (Mitchell, 1974; Wahba and House, 1974;
Connolly, 1970). llitchell (1979) concludes that most of the research results
support a positive relationship between motivation and performance.

Method

Data for the study were collected by a survey questionnaire from 224
middle-level managers drawn from three separate companies - two in the
electronics industry and one in the steel industry. The managers held
positions in a variety of functions, including marketing, production,
research, and administration. One selection criterion was used, namely that
activities of the managers should be controlled, at least in part, via the use
of budgeting. Final sample selection was left to top management of each
company; thus the sample was not strictly random.

The questionnaire measured participation in budget-setting, motivation and
performance.

Budgetary Participation

The participation measures developed by Milani (1975) and by Hofstede
(1967) were both employed in this study. The Milani measure is a six item
Likert type scale, each item calling for a response from one to seven. The
scale is designed for an additive construction of the overall score, and a
previously performed factor analysis of the scale (Brownell, 1982b) provides
adequate confirmation of the single factor nature of the measure. The
Cronbach alpha reliability coefficient computed from its use in this study

-6-

was 0.76.

The Hofstede measure is an eight-point, single-choice scale, with full
verbal anchoring. It was used in this study simply to validate the Milani
measure, with which it correlated at 0.59 (p
Motivation

The questionnaire items were designed to elicit measures on each construct
of the model presented in Equation (1). In the following discussion, we first
address valences, and then instrumentalities/expectancies.

Valences: The approach to the measurement of the valences was adapted

from the procedure developed by Lawler and Suttle (1973) in such a way as to

distinguish between the three classes of valence (IV,, IV , and EV's).

b a

Seventeen outcomes were used, classified a priori as either intrinsic (eight
outcomes) or extrinsic (nine outcomes). The outcomes are listed in Appendix

A. For each outcome, respondents were twice asked to indicate on a scale from

3

one to nine (extremely desirable to extremely undesirable) the strength of

their preference for that outcome. First respondents were asked to value each
outcome as it might result from "working hard" (goal-directed behavior), and
then to value each outcome as it might arise from "meeting or beating budgeted
goals" (goal-accomplisl"UDent) . IV, was measured by averaging the eight
responses to the intrinsic items from the first set of responses. IV was
measured by averaging the responses to the same eight items, but from the
second set of responses. The use of the same eight intrinsic outcomes in the
measurement of IV, and IV pre-supposes that a given outcome may arise
from either goal-directed behavior or goal-accomplishment; and moreover, that
the value placed on it might vary depending on how it arises.

The valences associated with the nine extrinsic outcomes (EV's) were
assessed from the second set of responses (outcomes resulting from

-7-

feoal-accomplishment) •

Instrumentalities/Expectancies: Equation (1) requires the assessment of
nine specific instrumentalities associating goal-accomplishment with extrinsic
outcome (Pn's). These instrumentalities were assessed by asking respondents
to indicate on a scale from one (never) to seven (always), how often "meeting
or beating the budget" would result in each outcome. Three additional
questionnaire items elicited measures of P-, , the perceived probability that
goal-directed behavior would result in goal-accomplishment. For ease of
interpretation, the instrumentality responses were converted to probabilities
in the range of zero to one. The three assessments of P, were significantly
(p < 0.01) correlated, with a mean correlation of 0.35. A single measure of
P, was derived by averaging the three responses.

The final measure of motivation was then obtained by aggregating the
individual constructs following Equation (1).

Performance

A self-rating version of the performance measure developed by Mahoney
et.al. (1963, 1965) was used. The measure calls for ratings on a nine-point
scale for each of eight separate dimensions of performance , together with a
single overall rating. In developmental work, Mahoney et al. (1963 pp.
106-107) indicated that the eight separate dimensions were conceived of as
being independent, and that jointly, the dimensions should explain at least 55
per cent of the overall rating (the remainder being explained by job-specific
factors). Each of these claims was tested in the current study. To assess
dimensional independence, a rule of thumb suggested by Pindyck and Rubinfeld
(1976, p. 68) was used. Multi-collinearity among an independent variable set
is likely to be a concern if the sample correlation between two of the
independent variables (dimensions) is larger than the correlation of either or

-8-

both with the dependent variable (in this case, the overall rating). Of 28
possible comparisons, only three intercorrelations violated this criterion,
indicating that the eight dimensions are reasonably independent. To test the
second claim, the overall performance rating was regressed on the eight
sub-dimensions. The regression explained 78 percent of the variance in the
overall ratings, implying that only 22 per cent of the functions critical to
effective performance were job-specific in the current sample.

Approach to Anal ysis

Because of the hypothesized collinearity between participation and
motivation, ordinary multiple regression cannot be used in the analysis.
Instead, partial regression, in the spirit of path analysis, was used. The
major benefit of path analysis is that it allows a decomposition of the
relationship between two variables in a structural model into the direct
effects of one on the other, as well as the indirect effects of the first on
the second, via one or more intervening variables.

The basic form of the structural model hypothesized earlier is depicted
in Figure 1, where participation, the exogenous variable in the model, is
denoted as X, , motivation as X~, and performance as X^. The path
coefficients in the model are denoted p. ., and R, denotes the
unexplained portions of the endogenous variables, motivation and performance.

-9-

Figure 1: Structural Model

The equations to the structural model are as follows;

Xo =

^21 1 '^Zu u

(2)

X. =

p^^X + p^„X + p R
31 1 32 2 ^3v V

(3)

The solution for p„ , can be directly assessed by computing the
correlation ^-i^' A path coefficient between two variables will equal the
zero-order correlation between them in circumstances where a variable is
viewed to be dependent on a single cause and a residual. This is true for
X (motivation) which, in the model, is conceived of as being dependent
only on X, (participation).

The solutions to p^^ ^"^"^ Pin ^^^ ^^ obtained in several equivalent
ways. One possibility (Stokes, 1974) is by means of an instrumental
variable procedure. This involves multiplying equations by suitable

-10-

instruments, taking expected values, and solving. Suitable instruments are
variables contained in a particular equation which are uncorrelated with the
residual variable of that equation. In equation (3), for example, X and
X^ are suitable, but X-, is not.

A second approach, and the one used here, involves partial regression.
If, as above, it is assumed that the residuals are uncorrelated with the
explanatory variables in the equations in which they appear, and all
variables are expressed in standard form, then the p. .'s can be estimated
by ordinary least squares procedures; they are in fact equal to the
standardized partial regression coefficients. Equations (2) and (3) can be
rewritten as follows:

^2 = e2iX^ + P2, R, (4)

^3= ^31.2^1^^32. 1^2 +P3v^ ^^^

The residual path coefficients can be calculated using the general form:

p. = / (1 - r^)
le e

2
where r is the square of the appropriate multiple correlation

coefficient. In the present context, we have:

P2u = ^ ^^ - ^12^ (^)

P3v - •/ ^1 - ^3.12) <7)

Finally, the decomposition of the total effect of one variable in the

model on another is obtained using the computed path coefficients and
zero-order correlations:

^12 = P2I ^8)

rj_3 = P31 + P32ri2 (9)

r23 = P32 + P3;l^12 ^l^^

-11-

The second components on the right hand side of equations (9) and (10)
capture the indirect effects, while the first components, the path
coefficients themselves, capture the direct effects.

Results

Of 224 questionnaires distributed, 140 were returned, a response rate of
02.5%. Of the 140 returned questionnaires 32 were excluded because of
improper or incomplete responses. The final sample size was therefore 108.

The zero order correlations among the three variables, participation,
motivation, and performance, are shown in Table 1. The probabilities
reported in Table 1 are based on a two-tailed test, as are all the other
results presented in the paper.

INSERT TABLE 1 HERE

The set of path coefficients of equation (3) were computed following
the procedure outlined in the previous section. The approach involves
regressing X on X and X in a multiple regression in which all
variables are standardized. The coefficient on X is p^, , and on X„
is P32* The results of the regression are presented in Table 2. Both
path coefficients, and the overall regression itself, are positive and
significant.

INSERT TABLE 2 HERE

-12-

The path coefficients for the errors in Figure 1 are derived by the

application of the formulae in Equations (6) and (7) to the results obtained:

p., = 0.990
2u

P3^ = U.984

Finally, the decomposition of total effects within the model presented
in Figure 1 is performed following Equations (9) and (10), and the
decomposition is summarized in Table 3.

INSERT TABLE 3 HERE

The results indicate that of the total effects of participation on
performance, the effect through motivation accounts for only a small
proportion, the majority appearing to be direct. The lack of explanatory
power of motivation as a mediator of the effects of participation was, of
course, first hinted at in Table 1, where the zero-order correlation between
the two was found to be insignificant. It is, nonetheless, premature to
conclude that the bulk of the effects of participation on performance are
necessarily direct. Other variables, operating like motivation but
unmeasured in this study, could account for some or all of what in the study
has been accounted for as an apparent direct effect.
Further Analysis and Interpretation

In the aggregate analysis, participation and motivation are not
significantly associated with one another. To examine this finding further,
the associations between participation and the components of the expectancy
model were explored. The results of the analysis are shown in Table 4.

-13-

INSERT TABLE 4 HERE

In the first column the simple correlation coefficients between
participation and the nine extrinsic valences are shown. Four of the nine
are negative and five are positive. There is no a priori reason to suppose
that extrinsic valences should be influenced by the degree of participation,
and this is borne out. However, the P„'s display an interesting pattern
in relation to participation; the coefficients are shown in the second
column. While only five of the nine coefficients are positive, three are
significant, namely, the probability of pay raise, high pay and promotion.
The third column shows the correlation coefficients between participation
and the products of the ^ j' s and the extrinsic valences. It seems as if
participation, largely through its effect on the P^'s, enhances the
contribution of the extrinsic rewards to motivation - particularly those
rewards within the official power of the organization to bestow.

An interpretation of this is that participation serves to legitimize the
budget as a basis for performance evaluation and contingent administration
of organizational rewards. Such a conclusion is consistent with previous
findings (Brownell, 1982b), to the effect that a "budget-constrained" style
of evaluation was appropriate in circumstances of high participation in
budget-setting; conversely, managers were found to respond poorly to
participation when the budget was not used as a salient basis for evaluation.

Column's 4 and 5 show the correlation coefficients between participation

and the intrinsic valences, the eight IV 's and the eight IV, 's. For

a D

both of these groups, six of eight of the coefficients are negative (p <

-14-

0.11, using a binomial test); overall, 12 of 16 correlations between
participation and intrinsic valences are negative (p < 0.03). Contrary to
the belief that participation is likely to enhance goal-commitment by
increasing the level of ego-involvement associated with the pursuit of
self-set goals, these results suggest that it appears to be acting in the
opposite manner. Indeed, from an intrinsic perspective, participation
appears to be associated with significant devaluation of the task and
reduction of the satisfaction derived from goal-accomplishment. In line
with the previous suggestions (Staw [1980] and Kruglanski [1978]),
strengthening of the instrumentality between goal-accomplishment and
extrinsic rewards appears to diminish, in some degree, the intrinsic
valences.

The correlations between participation and the three measures of P,
(the probability that goal-directed effort will lead to goal accomplishment)
were all found to be positive. Participation correlates with the overall
measure of P-, at 0.18 (p < 0.08). Two explanations of this would be
plausible. First, perhaps participation acts to strengthen goal commitment,
effort, and therefore the perceived probability of goal-achievement. There
is considerable evidence from the organization! behavior literature (see
Locke et al., 1981) that the intrinsic value of goal accomplishment tends to
increase as the level of goal difficulty increases. Indeed, this mechanism
is central to the notion of goal-setting and motivation. In the current
study, however, the negative association between participation and the
intrinsic valences relating to goal-accomplishment is at odds with this
explanation. A second explanation is that participation may provide an
opportunity to negotiate easier goals; that is, budget slack may be
introduced by participation (Schiff and Lewin, 1970; Onsi, 1973). This
would be consistent with the observed negative association of participation

-15-

with the IV 's, since achieving an easier goal would be likely to lead to
less intrinsic satisfaction. Moreover, since participation appears to be
connected with the use of the budget to evaluate performance as a basis for
bestowing organizational rewards, it would be perfectly rational for
managers to perceive it to be in their self-interest to negotiate as low a
budget as possible (Lowe and Shaw; 1968).

The preceding interpretation of the research findings raises important
questions about the benefits of participation in budget-setting.
Nonetheless, the study does indicate a significant positive relationship
between participation and the overall measure of performance. To explore
this further, each of the eight sub-dimensions of performance was correlated
with participation, and the results are shown in Table 3.

INSERT TABLE 5 HERE

All eight correlations are positive, and significant (p < 0.05). An
examination of the pattern among the coefficients suggests that the
dimensions of managerial performance which are most strongly associated with
participation are precisely those which might be expected to be strengthened
by judicious use of a budget as a managerial tool, in particular planning,
investigating and evaluating.
Limitations and Conclusions

The aim of the study was to assess whether, compared with a
"direct-effects" model, an "indirect-effects" model linking participation
and performance has the potential to add to our understanding of the
consequences of participation. In the interests of parsimony, a single variable, motivation, was included as intervening between participation and
performance. The results of the study show that the indirect path through
motivation contributes relatively little to an explanation of the observed
association between participation and performance. This evidence, however,
is insufficient grounds for abandoning the "indirect-effects" model. Other
intervening variables could enter the model. For example, ability and role
clarity have been suggested as co-determinants, with motivation, of
performance (Porter and Lawler, 1968; Lawler, 1971). Further research is
necessary to resolve this matter.

The form of the expectancy model of motivation adopted in the study also
requires further research and possible refinement. For example, Staw (1977)
offers a rationale for recognizing the possibility of extrinsic valences
being associated with goal-directed behavior, rather than simply with
goal-accomplishment. Moreover, multiple extrinsic valences enter into the
equation additively, whereas both the intrinsic valences enter the equation
as single mean values. This has implications for the relative weightings
accorded extrinsic and intrinsic valences respectively in the calculation of
motivation.

Then there is the question of the appropriateness of the measure of
performance in a research study such as this one. The criterion variable of
ultimate concern is an organization's creation of profit potential and the
realization of this through efficient operations. However, budgeting is
primarily concerned with the regulation of managerial work within an
organization. In this limited context, the appropriate criterion variable
of direct interest is managerial performance, even if the connection between
managerial performance and organizational effectiveness remains a broader
concern. This still leaves the issue of the reliability of self-ratings of
performance, compared with superior, peer or subordinate ratings. While

-17-

self-ratings have been shown to exhibit leniency error, provided the error
is not systematic among the respondents in a manner which is collinear with
any of the independent variables, the research findings will be unaffected.
Furthermore, Kavanagh et al. (1971) have suggested that self-ratings provide
greater discrimination among dimensions of performance than do other sources
of rating, and may therefore be more reliable in analyzing the components of
performance which contribute to the overall assessment. Having said this,
however, exhortations (e.g. Steers, 1977) to devote more research effort to
the development of better techniques for measuring performance are clearly
valid.

Finally, there is the issue of causality and the direction in which
effects among variables in the model proceed. The analysis done in the
study does not permit any inference about the causalities; these can only be
constructed from supporting theory. In this study, it is implied that
perceived participation in budget-setting may cause higher levels of
motivation, which in turn may cause higher levels of performance. But, in a
dynamic, inter-temporal context a rationale could be constructed to argue
for a reverse chain of causality - i.e. high performance leading to high
motivation leading to a perception (and indeed perhaps a reality) of high
participation in budget-setting. For example, it is entirely possible that
participation might be viewed as a luxury affordable only to organizational
units already performing satisfactorily.

i^ven recognizing the limitations of the study, the findings are
potentially of significance in the design of control systems. Participation
is a costly control strategy, since it consumes managerial resources. The
findings of the study indicate that the control system cost may be
compensated by improved managerial performance. But, on the other hand, the
findings also indicate some latent costs in the participation process,

-18-

arising in two ways. First, some potential performance may be being
sacrificed through the creation of budgetary slack. And secondly, costly
organizational rewards, contingent on the achievement of budgets, may be
supplanting intrinsic rewards. These latter rewards could be viewed as
being costless to the organization; stated even more strongly, their
suppression could induce hidden costs through, for example, diminished
creativity within the organization.

It is precisely because of these hidden consequences that the
"indirect-effects" model is potentially of considerable practical, as well
as theoretical, interest. A greater understanding of the mechanisms through
which participation affects performance should provide management with a
basis for designing the participation process in such a way as to capture
all the benefits, and to drive out the latent costs which the results of
this study have indicated.

-19-

TABLE 1
Zero-Order Correlations Between Variables

Participation(Xi)/Performance(X3) , r = 0.369, pParticipation(X]^)/Motivation(X2) , r = 0.139, n.s.
Motivation(X2)/Perforroance(X3) , r = 0.248, p
TABLE 2
Calculation of Path Coefficients P3-]^ and P32

Standard
Coefficient Value Error t

Intercept

0.000

0.088

0.00

n.s.

P31

0.341

0.089

3.81

<0.01

P32

0.201

0.089

2.25

<0.05

r2 = 0.176, F2^i05 = 11.20, p <0.01

TABLE

3

De^

com

iposition of Total

Effects in

Mod

el

Linkage

Direct (=p)

Indirect

Total (=r)

X1/X2

0.139

0.139

X1/X3

0.341

0.028

0.369

X2/X3

0.201

0.047

0.248

-20-

TABLE 4
Correlations between Participation and
the Elements of the Expectancy Model

Outcome*

EV.

1

^2i

^2i^^

IV
a

'\

1

.143

.232

.232

.025

.041

2

.075

.196

.159

-.033

-.072

3

.060

-.052

.037

-.042

.086

4

-.141

-.049

-.106

-.136

-.112

5

-.201

-.097

-.136

-.016

-.058

6

-.010

.104

.001

-.133

-.044

7

.049

-.201

.057

.011

-.098

8

-.024

.070

.061

-.042

-.155

9

.128

.192

.206

N/A

N/A

* The numbered outcomes are listed in Appendix A.

N/A Not Applicable

.191 > r > .160, p < 0.10

.248 > r > .191, p < 0.05

r > .248, p < 0.01

-21-

TABLE 5
Correlations between Participation and
the Eight Sub-Dimensions of Performance

Planning

0.297

Investigating

0.219

Coordinating

0.209

Evaluating

0.30A

Supervising

0.201

Staffing

0.284

Negotiating

0.217

Representing

0.174

-22-

Appendix A

List of Outcomes

Eight intrinsic and nine extrinsic outcomes were used in this study.

Extrinsic Intrinsic

1. Pay Raise 1. Personal growth and development

2. High Pay 2. Setting higher standards for yourself

3. Respect from boss 3. Giving help to others

4. Respect from other employees 4, Time at work passing fast

5. Receiving more compliments 5. Feelings of security '

6. Greater chances for independent 6. Setting higher standards for others
thought and action

7. Fewer chances to make friends 7. Feelings of accomplishment

8. Special reward or recognition 8. Being tired

9. Promotion

-23-

Appendix B

The solution to equation (3) can be derived through the use of
instrumental variables. As suggested earlier, X, and X„ serve as
suitable instruments since they are assumed uncorrelated with R .

Multiplying both sides of (3) by X, and then by X„ gives:

hh = P3l4 ^ P32V2 ^ ^3v\K ^'^

'"' hh - ^31^1^2-^ P32^2 ^ P3v^2\ ^^^^

Taking the expected value of each of (i) and (ii) gives

r^3 = P31 + P32ri2 ^^^^^

^^23 = P31^12 + P32 ^^^^

(iii) and (iv) follow from (i) and (ii) since, for standardized

variables,

(a) E(X.X.) = r. .

^'^^ (b) E(X^) = 1.

1

The terms involving R disappear since

E^^i^v) = ^X.R = 0-
1 V

(iii) and (iv) represent a system of two equations in two unknowns
(poi and Pon)« Solving (iii) and (iv) simultaneously gives

_ ^^13 "^ ^^12^23 (v)

P3I \ 2

1- r^2

P

^ ^23 "^ ^12^13 (vi)

32 , 2
1 - r^2

-24-

Substituting the values from Table 1 for the r's in (v) and (vi) gives
p, = 0.341, and ^^^ " 0*201, values identical to those shown in Table 2.

■25-

Footnotes

1. An internally controlled individual attributes the outcomes of his o\^m
actions to himself, while an externally controlled individual tends to
attribute these outcomes to chance, luck, or fate. See Rotter [1966]
for details of this variable, together with the instrument used to
measure it.

2. Of course, we do not intend to imply, by its choice as a single
intervening variable, that motivation is the only candidate for
inclusion.

3. These raw scores were reversed and rescaled by subtracting five from all
scores. As a result of this procedure, "neutral" responses score zero,
while responses in the "desirable" direction score positively (one to
four) and responses in the "undesirable" direction score negatively
(minus one to minus four).

4. The dimensions were planning, investigating, coordinating, evaluating,
supervising, staffing, negotiating and representing.

5. This procedure is also used to test the suitability of more parsimonious
models which exclude one or more linkages. In general, the assessment
of suitability is based on whether the original matrix of
intercorrelations among the variables in the model can be reproduced by
a more parsimonious model. For elaboration, see Land (1969).

6. As previously mentioned, it was not necessary to solve equation (2)
since P2i is equivalent to r]^2> the zero-order correlation between
participation and motivation.

7. The equivalence of the coefficients derived here with those resulting
from the instrumental variable procedure is demonstrated in Appendix B.

-26-

References

Argyris, C. , The Impact of Budgets on People , Ithaca, NY: School of Business
and Public Administration, Cornell University, 1952.

Becker, S. W. and D. Green, "Budgeting and Employee Behavior," Journal of
Business (October 1962), pp. 392-402.

, "Budgeting and Employee Behavior: A Rejoinder to

a 'Reply'," Journal of Business (April 1964), pp. 203-205.

Brownell, P., "Participation in Budgeting, Locus of Control, and

Organizational Effectiveness," The Accounting Review (October 1981),
pp. 844-860.

, "Participation in the Budgeting Process: When it Works and

When it Doesn't," Journal of Accounting Literature , (Vol. 1, 1982a),
pp. 124-153.

, "The Role of Accounting Data in Performance Evaluation,

Budgetary Participation and Organizational Effectiveness,"
Journal of Accounting Research (Spring 1982b), pp. 12-27.

Cherrington, D. J. and J. 0. Cherrington, "Appropriate Reinforcement
Contingencies in the Budgeting Process," Empirical Research in
Accounting: Selected Studies , Supplement to Journal of Accounting
Research (1973), pp. 225-253.

Collins, F., "The Interaction of Budget Characteristics and Personality
Variables with Budgetary Response Attitudes," The Accounting Review
(April 1978), pp. 324-335.

Connolly, T., "Some Conceptual and Methodological Issues in Expectancy Models
of Work Performance Motivation," Academy of Management Review
(No. 1, 1976), pp. 37-47.

Ferris, K. R. , "A Test of the Expectancy Theory of Motivation in an

Accounting Environment," The Accounting Review (July 1977), pp. 605-615.

Galbraith, J. and L. L. Cummings, "An Empirical Investigation of the

Motivational Determinants of Task Performance: Interactive Effects
between Instrumentality-Valence and Motivation-Ability,"
Organizational Behavior and Human Performance , (No. 2, 1967),
pp. 237-257.

Hofstede, G. H., The Game of Budget Control , Assen: Van Gorcum, 1967.

Hopwood, A. G. , Accounting and Human Behavior , Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1976.

House, R. J., "A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness," Administrative
Science Quarterly (September 1971), pp. 321-338.

-27-

Kavanagh, M. J., A. C. MacKinney and L. Wolins, "Issues in Managerial

Performance: Multitrait-Multimethod Analyses of Ratings," Psycholgica l
Bulletin (January 1971), pp. 34-49. ""

Kenis, I., "Effects of Budgetary Control Characteristics on Managerial
Activities and Performance," The Accounting Review (October 1979),
pp. 707-721.

Kruglanski, A. W., "Issues in Cognitive Social Psychology" in H. R. Lepper
and D. Greene (eds.) The Hidden Costs of Reward; New Perspectives on
the Psychology of Human Motivation . New York: Wiley and Sons, 1978,
pp. 19-29.

Land, K. C, "Principles of Path Analysis," in E. Borgatta (ed.).

Sociological Methodology , San Francisco: Jossey-Bass, 1969, pp. 3-2 7.

Lawler, E. E., Motivation in Work Organizations , Belmont, California:
Brooks/Cole, 1973.

Lawler, E. E. and J. L. Suttle, "Expectancy Theory and Job Behavior,"

Organizational Behavior and Human Performance (June 1973), pp. 482-503.

Locke, E. A. and D. M. Schweiger, "Participation in Decision-Making: One
More Look," in B. M, Staw (ed.). Research in Organizational Behavior
(Vol. 1), Greenwich, Ct.:, JAI Press, 1979, pp.

, K, N. Shaw, L. M. Saari and G. P. Latham, "Goal-Setting and

Task Performance: 1969-1980," Psychological Bulletin (No. 1, 1981),
pp. 125-152.

Lowe, A, E, and R. W, Shaw, "An Analysis of Managerial Biasing: Evidence
from a Company's Budgeting Process," Journal of Management Studies
(October 1968), pp. 304-315.

Mahoney, T. A., T. H. Jerdee and S. J. Carroll, Development of Managerial
Performance: A Research Approach , Cincinatti: Southwestern Publishing
Company, 1963.

, "The Jobs of Management,"

Industrial Relations (February 1965), pp. 97-110.

Milani, K. W. , "The Relationship of Participation in Budget-Setting to
Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study,"
The Accounting Review (April 1975), pp. 274-284.

Mitchell, T. R. , "Expectancy Models of Job Satisfaction, Occupational

Preference and Effort: A Theoretical, Methodological, and Empirical
Appraisal," Psychological Bulletin (81, 1974), pp. 1053-1077.

., "Organizational Behavior," Annual Review of Psychology

(1979), pp. 243-281.

Onsi, M. , "Behavioral Variables Affecting Budgetary Slack," The Accounting
Review (July 1973), pp. 535-548.

-28-

Otley, D. T. , "The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement
and Prognosis," Accounting, Organizations and Society (1980),

pp. 413-428.

Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld, Econometric Models and Economic
Forecasts , New York: McGraw-Hill, 1976.

Porter, L. W. and E. E. Lawler, Managerial Attitudes and Performance ,
Homewood, Illinois: Irwin, 1968.

Raia, A. P., "Goal Setting and Self-Control: An Empirical Study,"
Journal of Management Studies (No. 1, 1965), pp. 34-53,

Rockness, H. 0., "Expectancy Theory in a Budgetary Setting: An Experimental
Examination," The Accounting Review (October 1977), pp. 893-903.

Ronen, J. and J. L. Livingstone, "An Expectancy Theory Approach to the

Motivational Impact of Budgets," The Accounting Review (October 1975),
pp. 671-685.

Rotter, J. B., "Generalized Expectancies for Internal versus External Control
of Reinforcement," Psychological Monographs: General and Applied
(1966, Whole No. 609), pp. 1-28.

Schiff , M. and A. Y. Lewin, "The Impact of People on Budgets," The Accounting
Review (April 1970), pp. 259-268.

Searfoss, D. and R. Monczka, "Perceived Participation in the Budget Process
and Motivation to Achieve the Budget," Academy of Management Journal
(December 1973), pp. 541-554.

Staw, B. M. , "Motivation in Organizations: Toward Synthesis and

Redirection," in B. M. Staw and G. R. Salancik (eds.). New Directions
in Organizational Behavior , Chicago: St. Clair Press, 1977.

, "Intrinsic and Extrinsic Motivation," in Leavitt, H. J., L. R.

Pondy and D. M. Boje, Readings in Manger ial Psychology , University of
Chicago Press (1980), pp. 23-61.

Steers, R. M. , Organizational Effectiveness: A Behavioral View , Santa
Monica, Calif.: Goodyear Publishing, 1977.

Stokes, D. E. , "Compound Paths: An Expository Note," American Journal of
Political Science (February 1974), pp. 191-214.

Stedry, A. C. , "Budgeting and Employee Behavior: A Reply,' Journal of
Business (April 1964), pp. 195-202.

Wahba, M. A. and K. J. House, "Expectancy Theory in Work and Motivation -
Some Logical and Methodological Issues," Human Relations (27, 1974),
pp. 121-147.

Waterhouse, J. H. and P. Tiesssn, "A Contingency Framework for Management
Accounting Systems Research," Accounting, Organizations and Society
(1978), pp. 65-76.

-29-

kSS3 019

v^

MIT LIBRARIES

3 TDflD DD4 S7h 143

"SM^Aobe: i5 oH dA^ (^^^^^sf^
Brownell (1981) found that the individual An interpretation of this is that participation serves to legitimize the budget as a basis for performance evaluation and contingent administration of organizational rewards
Untuk menggambarkan, Brownell ( 1981) yang ditemukan [bahwa/yang] yang individu [Adalah] suatu penafsiran ini adalah keikutsertaan itu melayani untuk mengesahkan anggaran [itu] sebagai basis untuk evaluasi capaian dan administrasi ketidak-tentuan [dari;ttg] penghargaan organisatoris. Kesimpulan seperti itu adalah konsisten dengan penemuan sebelumnya

Tranparansi dan Efisiensi Keuangan Daerah

2009-03-29T07:28:00.000-07:00

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelennggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah tersebut ( PP no. 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 5). Transparansi keuangan publik merupakan salah satu tuntutan dari beberapa tuntutan reformasi. Karena dengan adanya tranparansi tersebut diharapkan dapat meminimalkan segala kecurangan-kecurangan yang dampaknya pada berkurangnya korupsi di Negara Indonesia ini. Tranparansi keuangan public dapat dilakukan apabila terjadi kerjasama yang baik antara pmerintah, Auditor yang independent, LSM, dan masyarakat pada umumnya juga dituntut untuk tetap mengawal perjalanan keuangan tersebut. Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif bertindak sebagai pembuat, pelaksana dan pelapor keuangan harus berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menganggarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mayarakat dan tidak hanya mencari “proyek” yang dapatsemakin membuka pintu korupsi terbuka lebar. Dari pihak legislative sebagai “pengetok” anggaran public harus ikut juga mengawal anggaran tersebut, tidak hanya diam setelah dapat “jatah” dari pihak eksekutif, dan dalam pembuatan peraturan perundang-perundangan juga harus tegas tanpa “sogok” dari sana-sini sehingga peraturan tersebut tak bermuatan politis, menguntungkan, ataupun merugikan salah satu pihak sehingga tak terkesan UUD berarti “Ujung-ujungnya Duit”. Pihak yudikatif juga harus bersifat tegas dalam setiap pelnggaran yang terjadi baik dari pihak eksekutif, legislative, ataupun yudikatif sendiri, sehingga tak terkesan terjadi tebang pilih. Pihak auditor, baik auditor intern yaitu BPK dan BPKP, maupun auditor ekstern yang harus bersifat independent dan mematuhi segala kode etik auditor. Pihak LSM untuk tidak hanya mencari “jatah” dari segala kecurangan yang terjadi pada penggunaan anggaran tersebut.
Pada system otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia ini sejak tahun 1999 yang ditandai denngan UU no. 22 tahun 1999 yang berisi tentang otonomi daerah dan UU no. 25 tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan pusat dengan pemerintah daerah yang kemudian diubah menjadi UU no. 32 tahun 2004 dan UU no. 33 tahun 2004 yang brisi tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang masih releven dengan otonomi daerah. Pada system desentralisasi ini pengawasan keuangan daerah akan lebih mudah, tetapi dapat juga kebocoran akan semakin tinggi dikarenakan semakin mudahnya” kerjasama” yang rapi sehingga banyaknya terjadi korupsi “berjamaah” yang terjadi di beberapa daerah.
Pengelolaan Keungan Daerah Yang efisien
Untuk melihat pengelolaan daerah yang efisien, kita perlu mengetahui ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri dari: (PP no 58 tahun 2005 pasal 2)
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelangggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa daerah berhak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Tapi beberapa dari pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk lebih meningkatkan PAD yang sebagian besar berimbas pada masyarakat karena naiknya retribusi daerah ataupun pajak daerah. Kenaikan pajak atau retribusi daerah yang berlebihan akan menuyumbat investasi, yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran. Hal itu karena minimnya kreativitas pemerintah untuk meningkatkan PAD tanpa meningkatkan pajak yaitu dengan lebih mengintesifkan pengelolaan kekayaan daerah. Pemerintah lebih menyukai cara cepat untuk meningkatkan PAD tersebut, karena semakin tinggi PAD akan lebih meningkatkan pembelanjaan dan pembiayaan yang berimbas pada meningkatnya “proyek” yang tentunya juga akan menambah” jumlah uang saku para pejabat”. Mereka tidak pernah memikirkan dampak luas yang terjadi seperti akan larinya investor karena membengkaknya pengeluaran perusahaan dan beberapa pungli yang sering terjadi. Oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang baik.
Pada penerimaan daerah jika kita menilk UU no. 32 tahun 2004 Bab VIII keuangan daerah pasal 105 dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain penapatan yang sah.
2. Dana perimabangan; dan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam pembelanjaan daerah seperti pada UU no. 32 tahun 2004 pasal 167 dijealskan bahwa belanja daerah lebih diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan system jaminan social. Untuk menjaga belanja daerah dari “tangan-tangan” jahil, dalam ayat 3 dijelaskan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dngan peraturan perundang-undngan. Disini telah jelas bahwa sebenarnya dalam pembuatan belanja daerah harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat terutama pada peningkatkan fasilitas social untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi inilah “kepintaran” pejabat Indonesia dalam mencari kesempatan untuk mendaptkan uang dan proyekyang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh rakyat.
Untuk mencapai pengelolaan keuagan yang efisien dan efektif maka pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan perlu melakukan (penjelasan PP no. 58 tahun 2005):
1. Perencanaan dan pengaggaran
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besar anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang diharapkan atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu diperhatikan:
a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai;
b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga yang rasional
2. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan olehkepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat penggguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta untuk mendorong upaya peninngkatan profesionalisme dal penyelenggaraan tugas pemerintah.
Berkaitan dengan system pengeluaran dan system pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertangggung jawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasi) dan penertiban SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (satuan Kerja Pengelola Keungan Daerah), fungsi penertiban SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui:
a. Ketataan terhadap ketentuan hukum,
b. Pengamanan diri melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku,
c. Sesuai dengan spesifikasi teknis,
d. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa keuangan daerah dikelola dengan benar.
3. Pertanggung jawaban keuangan daerah
Pengaturan bidang akuntasi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU no. 15 tahun 2004 tentng pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yaitu pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PENDEKATAN ANGGARAN PADA AKUNTANSI PUBLIK
Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.
1. Anggaran tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto(Mardiasmo, 2002):.
Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):
a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran.’
i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
2. Era New Public Management (NPM)
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) (Mardiasmo, 2002):.
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karak-teristik umum sebagai berikut(Mardiasmo, 2002)::
a. Komprehensif/komparatif
b. Terintegrasi dan lintas departemen
c. Proses pengambilan keputusan yang rasional
d. Berjangka panjang
e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
f. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
g. Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan sekedar input.
h. Adanya pengawasan kinerja.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA TRANSPARANSI KEUANGAN PUBLIK
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertannggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP no. 24 tahun 2004 Lamp. I)
Menilik PP no. 24 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditrapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:
1. International Federation of Accountans;
2. International Accounting Standards Committee;
3. International Monetary Fund;
4. Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Financial Accounting Standard board-USA;
6. Governmental Accounting Standard Board-USA;
7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan dibidang Keuangan Negara;
8. Organisasi profesi lainnya di berbagai Negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintah.
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah(PP no. 24 tahun 2004 Lamp. II):
1. Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
2. Prinsip nilai historis
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip realisasi
Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaiana akuntansi komersial.
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harus disajikan, maka transaksi atau peristiwa transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya.
5. Prinsip periodisitas
Pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
6. Prinsip konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari period ke periode oleh suatu entitas. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah denngan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keungan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip penyajian lengkap
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

PENUTUP
Dari uraian diatas dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif maka pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan perlu melakukan (penjelasan PP no. 58 tahun 2005):
a. Perencanaan dan pengaggaran
b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
c. Pertanggung jawaban keuangan daerah
2. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget (anggaran tradisonal) ke performance budget (New Public Management).
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditrapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
__________,2004, Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 32 tahun 2004 & UU No. 33 tahun 2004), Bandung: Citra Umbara.
__________,2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (PP no. 24 tahun 2005, Keppres RI no. 2 tahun 2005, & Keppres RI no. 84 tahun 2004), Bandung: Fokusmedia.
__________,2005, Petunjuk dan Pelaksanaan Dana Perimbangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PP no. 58 tahun 2005, PP no. 57 tahun 2005, PP no. 56 tahun 2005, PP no. 55 tahun 2005, PP no. 54 tahun 2005, PP no. 14 tahun 2005 ), Bandung: Fokusmedia.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN

2009-03-29T07:07:00.000-07:00

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM
1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.
2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.
4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan
g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.
Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (2)
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (3)
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
Ayat (4)
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Ayat (4a)
Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.
Ayat (5)
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 2A
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 3
Ayat (1)
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
c. harta dan kewajiban; dan/atau
d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
Ayat (3)
Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.
Ayat (3a)
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
Ayat (3b)
Cukup jelas.
Ayat (3c)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.
Ayat (5)
Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Ayat (5a)
Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.
Ayat (6)
Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
Ayat (7)
Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
Ayat (7a)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 5
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4a)
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing Wajib Pajak.
Contoh:
PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi.
Ayat (4b)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Angka 6
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik.
Ayat (3)
Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6).
Angka 7
Pasal 7
Ayat (1)
Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Ayat (2)
Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Angka 8
Pasal 8
Ayat (1)
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
Ayat (2)
Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.
Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.
Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
Ayat (4)
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.
Ayat (5)
Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.
Ayat (6)
Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:
Contoh 1:
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2007
sebesar Rp150.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp200.000.000,00
Rugi menurut ketetapan pajak
tahun 2007 Rp 70.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp130.000.000,00
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)
Contoh 2:
PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun 2007
sebesar Rp200.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp300.000.000,00
Rugi menurut ketetapan
pajak tahun 2007 Rp250.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,00
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).
Angka 9
Pasal 9
Ayat (1)
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2a)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:
Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:
1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.
Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.
Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
Angka 10
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.
Angka 11
Pasal 11
Ayat (1)
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;
d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan
sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3)
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 12
Ayat (1)
Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.
Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
Berdasarkan Undang-Undang ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.
Ayat (3)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Angka 13
Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.
Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.
Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampaikannya Surat Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force majeur).
Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:
1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.
Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Ayat (2)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) tahun.
Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

2. Pajak yang terutang
(30% x Rp100.000.000,00) Rp 30.000.000,00
3. Kredit pajak Rp 10.000.000,00(-)
4. Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,00
5. Bunga 24 bulan
(24 x 2% x Rp20.000.000,00) Rp 9.600.000,00(+)
6. Jumlah pajak yang masih
harus dibayar Rp 29.600.000,00
Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar.
Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
Ayat (4)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat
Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (5)
Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.
Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak.
Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 13A
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
Angka 15
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
Ayat (3)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.
Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan
Pasal 25 bulan Juni 2008
(Rp100.000.000,00–Rp40.000.000,00)=Rp60.000.000,00
- Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00 =Rp 3.600.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar =Rp63.600.000,00
2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:
- Kekurangan bayar Pajak
Penghasilan =Rp1.000.000,00
- Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =Rp 60.000,00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar =Rp1.060.000,00
Ayat (4)
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 15

Ayat (1)
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.
Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.
Contoh:
1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000,00 biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.
3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.
Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.
Ayat (2)
Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 16
Ayat (1)
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:
a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
b. Surat Tagihan Pajak;
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Keberatan;
g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
Pengertian ”membetulkan” pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.
Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.
Ayat (2)
Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
Ayat (3)
Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 17
Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 17A
Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 17B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Ayat (2)
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan.

Ayat (3)
Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 17C
Ayat (1)
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai
sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Ayat (5)
Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:
1) Pajak Penghasilan
- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp80.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu:
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang
terutang sebesar Rp100.000.000,00
- Kredit Pajak:
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00(+)
Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00(-)
- Jumlah pajak yang dapat
dikreditkan Rp 70.000.000,00(-)
Pajak yang tidak/kurang
dibayar Rp 30.000.000,00
Sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% Rp 30.000.000,00(+)
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai
- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp60.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp150.000.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:
- Pajak Keluaran Rp100.000.000,00
- Kredit Pajak:
- Pajak Masukan Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 60.000.000,00(-)
- Jumlah pajak yang dapat
dikreditkan Rp 90.000.000,00(-)
Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000,00
Sanksi administrasi
kenaikan 100% Rp 10.000.000,00(+)
Jumlah yang masih harus
dibayar Rp 20.000.000,00
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 17D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ayat (5)
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Pasal 17E
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Angka 24
Pasal 19
Ayat (1)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.
Contoh:
a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar = Rp10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh
tempo pelunasan = Rp 6.000.000,00(-)
Kurang dibayar = Rp 4.000.000,00
Bunga 1 (satu) bulan
(1 x 2% x Rp4.000.000,00) = Rp 80.000,00
b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar = Rp10.000.000,00
Dibayar setelah jatuh tempo
pelunasan = Rp10.000.000,00
Kurang dibayar = Rp 0,00
Bunga 1 (satu) bulan
(1 x 2% x Rp10.000.000,00) = Rp 200.000,00
Ayat (2)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Contoh:
a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.
angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00.
angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00.
angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 = Rp8.960,00.
angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp4.480,00.
b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.
Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 20
Ayat (1)
Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus” adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 21

Ayat (1)
Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.
Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 22
Ayat (1)
Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Ayat (2)
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Angka 28
Pasal 23
Ayat (1)
Dihapus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dihapus.
Angka 29
Pasal 24
Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Angka 30
Pasal 25
Ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Contoh:
Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar penghitungan” adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.
Ayat (3)
Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.
Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.
Ayat (4)
Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ayat (5)
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.
Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.
Ayat (6)
Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.
Ayat (7)
Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).
Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000,00 – Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 26
Ayat (1)
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 26A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dihapus.
Ayat (4a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dihapus.
Ayat (5a)
Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
Ayat (5b)
Cukup jelas.
Ayat (5c)
Cukup jelas.

Ayat (5d)
Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.
Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00.
Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 100% x (Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000,00) = Rp250.000.000,00.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 27A

Ayat (1)
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Ayat (1a)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (2)
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
a. stelsel pengakuan penghasilan;
b. tahun buku;
c. metode penilaian persediaan; atau
d. metode penyusutan dan amortisasi.
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat.
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.
Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.
Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.
1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6)
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.
Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.
Contoh:
Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.
Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:
a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008.
b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.
Ayat (7)
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan.
Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Ayat (10)
Dihapus.
Ayat (11)
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 29
Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.
Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
Ayat (2)
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (3)
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.
Keterangan tertulis misalnya:
a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.
Keterangan lisan misalnya:
a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (3b)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
Angka 37
Pasal 29A
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan.
Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
Angka 38
Pasal 30
Ayat (1)
Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.
Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 32
Ayat (1)
Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.
Ayat (2)
Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.
Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.
Ayat (3)
Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan pada ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
Angka 41
Pasal 33
Dihapus.
Angka 42
Pasal 34
Ayat (1)
Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Ayat (2)
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.
Identitas Wajib Pajak meliputi:
1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
a. penerimaan pajak secara nasional;
b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
c. penerimaan pajak per jenis pajak;
d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
f. register permohonan Wajib Pajak;
g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.
Ayat (3)
Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.
Ayat (5)
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
Angka 43
Pasal 35
Ayat (1)
Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta.
Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat (2)
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 44
Pasal 35A
Ayat (1)
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (2)
Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.
Angka 45
Pasal 36
Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (1c)
Cukup jelas.
Ayat (1d)
Cukup jelas.
Ayat (1e)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 36A
Ayat (1)
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
Angka 47
Pasal 36B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36C
Cukup jelas.
Pasal 36D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 48
Pasal 37A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 49
Pasal 38
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Angka 50
Pasal 39
Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.
Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).
Ayat (3)
Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.
Angka 51
Pasal 39A
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.
Angka 52
Pasal 41
Ayat (1)
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.
Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.
Ayat (3)
Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.
Angka 53
Pasal 41A
Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
Angka 54
Pasal 41B
Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.
Angka 55
Pasal 41C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 43
Ayat (1)
Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 57
Pasal 43A
Ayat (1)
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 58
Pasal 44
Ayat (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 59
Pasal 44B
Ayat (1)
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4740..................

PENGARUH LABA DAN ARUS KAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC DI INDONESIA

2009-03-26T07:21:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Perkembangan industri di Indonesia yang pesat dalam beberapa tahun yang lalu memerlukan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar. Penyediaan dana tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Penyediaan dana dari dalam negeri dapat dilakukan dengan cara investasi dan pasar modal yaitu melalui go public dengan menjual saham kepada calon investor di pasar modal. Dengan adanya penjualan saham di pasar modal perusahaan mengeluarkan laporan keuangan (Hermawan, 1997).
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai landasan pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi akuntansi harus relevan dan reliable. Salah satu karakteristik informasi keuangan yang relevan adalah bila informasi tersebut memiliki daya prediksi (Sugiri, 1995).
Tujuan investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham adalah untuk memaksimumkan kekayaan yang akan diperoleh baik melalui dividen yang dibagikan maupun melalui capital gain pada saat saham tersebut dijual. Tingkat keuntungan yang diharapkan haruslah lebih besar daripada apabila mereka menanamkan dananya pada obligasi pemerintah ataupun tingkat bunga deposito. Bagi investor yang tidak menyukai risiko, lebih manginginkan dividen daripada capital gain di masa yang akan datang (Riyanto, 1995).
Rencana besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan. Kebijakan dividen ini sangat penting artinya bagi manajer keuangan karena harus mempertimbangkan beberapa kepentingan yang saling terkait baik menyangkut kepentingan perusahaan, pemegang saham, masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, biasanya penentuan dividen diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai penentu keputusan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Terbatas.
Untuk mengetahui apakah dana yang ditanamkan memberikan hasil yang maksimum dan apakah manajer telah melakukan kewajibannya dengan baik dalam arti telah memaksimumkan kekayaan pemilik modal, maka investor membutuhkan informasi dari perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh investor adalah mengenai prestasi yang telah dicapai perusahaan dan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang. Biasanya informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan dan dividen.
Perlunya informasi dari perusahaan, diakomodasikan pada SFAC no 1 yang menyatakan, laporan keuangan harus bermanfaat untuk membantu investor, calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam rangka membuat keputusan yang rasional. Laporan keuangan tersebut perlu diolah agar dapat menjadi landasan bagi investasi mendatang. Oleh karena itu perlu penelitian-penelitian tentang manfaat laporan keuangan. Salah satu model pengujian manfaat adalah dengan mengetahui kemampuan laba dan arus kas yang ada terhadap dividen yang akan dibagikan kepada investor.
Studi mengenai dividen telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Blume (dalam Naibaho 2000) menyatakan bahwa investor individual sekarang ini lebih menyukai dividen yang meningkat (tinggi) sehingga mengakibatkan rendahnya retained earning. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa jumlah tertentu yang di terima sebagai dividen sekarang lebih berharga dibandingkan dengan capital gain yang akan diperoleh di kemudian hari. Apabila mereka menjual sahamnya maka ada kemungkinan mereka mengalami kerugian.
Turnovsky (dalam Naibaho 2000) dalam penelitiannya menambahkan persamaan laba yang ditahan dan variabel eksplanatori investasi ke dalam persamaan dividen maupun persamaan laba yang ditahan. Walaupun laba yang ditahan hanya merupakan residual dari dividen yang dibayarkan, namun keduanya masih saling terkait karena bagaimanapun juga laba yang ditahan ekuivalen dengan keputusan untuk tidak membayarkan dividen
Selain itu untuk menentukan apakah perusahaan mampu membayarkan dividen akan tergantung juga pada posisi likuiditas, karena dari kas yang ada di perusahaanlah dapat diketahui apakah perusahaan benar-benar memiliki dana untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk juga untuk membayarkan dividen. Hal ini disebabkan karena seringkali keuntungan yang diperoleh perusahaan sudah diinvestasikan ke dalam aktiva-aktiva yang dibutuhkan sehingga tingkat likuiditas perusahaan menjadi rendah.
Perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi tetapi yang dalam keadaan ekspansi akan mempunyai likuiditas yang rendah karena sebagian besar keuntungan digunakan untuk membiayai ekspansi. Perusahaan yang menggunakan hutang akan mempunyai kewajiban membayar beban tetap dari pinjaman tersebut sehingga akan mengurangi kemampuannya untuk membayarkan dividen. Begitu pula bagi perusahaan besar yang sudah mapan dan memiliki akses ke pasar modal akan lebih memungkinkan baginya untuk membayar dividen yang tinggi karena mereka lebih mudah untuk memperoleh sumber dana dari luar.
Suadi (1998) menyimpulkan, bahwa laporan arus kas mempunyai hubungan dengan jumlah pembayaran dividen yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya laporan arus uang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa laporan arus kas bermanfaat bagi pemegang saham. Baridwan (1997) meneliti hubungan antara informasi laporan arus kas dengan informasi laporan laba rugi. Dalam penelitian ini, dipakai sampel sebanyak 62 perusahaan yang go public dan terdaftar di BEJ. Baridwan menyimpulkan, bahwa kandungan kedua laporan tersebut tidak sama.
Berdasarkan pada penelitian dividen yang sudah ada yaitu penelitian Suadi mengenai manfaat laporan arus kas terhadap pembayaran dividen yang akan datang, maka penulis ingin meneliti tentang pengaruh laba dan arus kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang go-public di Indonesia.
Alasan yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah lantaran adanya beberapa keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, data laporan keuangan yang dipakai dimungkinkan kurang relevan dalam menjelaskan dalam hubungannya dengan variabel dependen. Pada penelitian sebelumnya hanya laporan arus kas yang berhubungan dengan dividen, sedangkan syarat untuk membagikan dividen adalah apabila perusahaan memiliki laba dan memiliki uang tunai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel laba dan perbedaan tahun penelitian. Dalam penelitian ini dividen yang digunakan adalah dividen tunai, laba yang digunakan adalah laba setelah pajak, dan arus kas yang digunakan adalah arus kas operasi dan jumlah arus kas akhir tahun.

B.Perumusan Masalah
Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang sangat penting karena akan mempunyai dampak pada stakeholder. Dividen yang stabil atau naik menjadi tujuan utama kebanyakan investor. Oleh karena itu prediksi dividen sangatlah penting dilakukan. Ada beberapa variabel diduga berpengaruh terhadap dividen yaitu laba dan arus kas. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut.
1. Apakah kebijakan dividen dipengaruhi oleh laba perusahaan ?
1.Apakah kebijakan dividen dipengaruhi oleh arus kas perusahaan ?

C.Batasan Masalah
Agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka penelitian dibatasi terhadap kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi dividen pada perusahaan yang go-public di BEJ, yang mengeluarkan laporan keuangan salama periode 1998 – 2000 dan membagikan dividen pada tahun 2000.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk hal-hal berikut ini.
1.Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen secara signifikan dipengaruhi oleh laba perusahaan.
2.Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen secara signifikan dipengaruhi oleh arus kas perusahaan.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.
3.Memberikan bukti empiris mengenai kemampuan laba dan arus kas dalam mempengaruhi kebijakan dividen.
4.Menunjukkan informasi akuntansi (laba, arus kas) sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Laporan Keuangan
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK, 1999). Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
Ada empat laporan dasar yang terkandung dalam laporan tahunan yaitu neraca, perhitungan rugi-laba, perhitungan laba yang ditahan, dan laporan arus kas. Para investor menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan /perhitungan ini untuk menyusun perkiraan tentang tingkat laba dan dividen di masa mendatang, dan tentang faktor risiko dari nilai-nilai perkiraan tersebut (Sugiri, 1995).
Posisi dan Kinerja Keuangan
Pada PSAK 1999, terdapat beberapa hal yang dapat menjelaskan keberadaan posisi keuangan, kinerja serta perubahannya dalam kaitannya dengan manfaat penyajian laporan keuangan.

Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.
Dividen
1.Pengertian dan Jenis Dividen
Dividen merupakan bentuk distribusi laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi lembar saham yang dimilikinya. Bagi seorang investor dividen merupakan komponen return disamping capital gain. Besar kecilnya dividen akan sangat bergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh serta proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau dividend payout ratio.
2.Teori Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan ditahan dalam perusahaan untuk selanjutnya diinvestasikan kembali. Husnan (1994) memberikan pengertian mengenai kebijakan dividen yang pada hakekatnya merupakan penentuan berapa banyak laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan berapa banyak yang akan ditahan.
Kebijakan dividen penting bagi perusahaan dengan 2 alasan yaitu sebagai berikut.
a.Pembayaran dividen mungkin akan mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut.
b.Laba ditahan biasanya merupakan sumber dana internal yang terbesar dan terpenting bagi pertumbuhan peerusahaan.
Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang tepat bagi perusahaan. Brigham dan Weston (1997) menyebutkan beberapa teori kebijakan dividen, yaitu Dividend Irrelevan Theory dan Bird-in-The-Hand-Theory.
3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Menurut Brigham dan Weston (1997) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan ditempuh. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut ini.
a. Kendala-kendala
b. Peluang investasi
c. Ketersediaan sumber modal alternatif
d. Pengaruh terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan (ks )
Hubungan Antara Variabel Independen dan Variabel Dependen
Ada dua jenis investor saham. Pertama, untuk menguasai investee. Kedua, untuk memperoleh keuntungan. Bagi investor saham kelompok pertama, keuntungan bukan merupakan hal yang utama. Yang penting adalah menguasai investee demi suatu keperluan, misalnya sebagai pemasok bahan baku ataupun sebagai pembeli produk perusahaan investor.
Keuntungan yang diperoleh investor jenis kedua tersebut berupa selisih antara harga pembelian saham dengan arus uang masuk yang berkaitan dengan saham tersebut. Arus uang masuk tersebut berupa dividen uang tunai (untuk selanjutnya dividen) dan hasil penjualan investasi saham tersebut. Penaksiran hasil penjualan investasi saham sukar dilakukan karena tergantung kepada perekonomian dan harapan pasar saham. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Menurut hukum, perusahaan boleh membagikan dividen hanya kalau perusahaan tersebut memiliki laba dan yang lebih penting lagi juga memiliki uang tunai.
Kalau perubahan laporan arus dana menjadi laporan arus kas bermanfaat, maka dilihat dari segi investor, laporan arus kas seharusnya dapat membuat investor memperkirakan jumlah dividen. Sebaliknya, kalau laporan arus kas tidak dapat membuat investor memperkirakan jumlah dividen, maka laporan arus kas tersebut kurang bermanfaat bagi pemegang saham. Demikian pula dengan laporan rugi-laba yang akan bermanfaat bagi investor dan pemegang saham apabila dapat memperkirakan jumlah dividen yang akan diperolehnya.
Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang dividen telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suadi (1998) menyimpulkan, bahwa laporan arus kas mempunyai hubungan dengan jumlah pembayaran dividen yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya laporan arus uang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa laporan arus kas bermanfaat bagi pemegang saham.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Baridwan (1997) meneliti mengenai ada tidaknya hubungan yang sama antara informasi yang ada dalam laporan arus kas dengan informasi yang ada dalam laporan laba rugi. Kalau kandungan informasi kedua laporan tersebut sama, maka laporan arus kas tidak bermanfaat. Baridwan menyimpulkan, bahwa kandungan kedua laporan tersebut tidak sama.
Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah menguji pengaruh laba dan arus kas terhadap pembagian dividen adalah sebagai berikut.
2.Ha1 : Laba perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen.
3.Ha2 : Arus kas perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Identifikasi Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 1998-2000.
Adapun kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut ini.
1.Telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan mulai periode 1998 sampai dengan 2000.
2.Laporan keungan yang diterbitkan memuat laporan rugi - laba, dan laporan arus kas.
3.Perusahaan membayar dividen pada tahun 2000.
Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 67 perusahaan. Namun setelah dilakukan pengujian normalitas terhadap data yang ada, maka sampel yang tersisa dan dipakai dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan.
B.Data Penelitian
Data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1998 – 2000. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, Jakarta Stock Exchange dan file datastream MM UGM.
C.Definisi Operasional Variabel Penelitian
1.Dividen (Y)
Dividen adalah jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pada tahun t+1, yaitu persentase perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham.
2.Laba (X1)
Laba adalah laba bersih perusahaan setelah pajak atau EAT, yaitu pendapatan kotor dikurangi pajak yang harus dibayarkan pada periode t.
3.Arus Kas Operasi (X2)
Arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari operasi normal, yaitu selisih antara hasil penjualan dan beban tunai dan arus kas dari transaksi yang masuk dalam penentuan laba bersih (net income) perusahaan pada periode t.
4.Jumlah Kas Akhir Tahun (X3)
Arus kas total yakni kas total yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun, yang merupakan penjumlahan dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1.Hasil analisis regresi menghasilkan nilai signifikan probabilitas uji F sebesar 0,000 (di bawah 0,05) atau nilai F hitung (sebesar 14,075) yang lebih besar dari pada F tabel (sebesar 2,76), maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2.Karena nilai probabilitas signifikansi t untuk ketiga variabel independen (EAT, AKO, dan KAT) lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak, artinya secara individual ketiga variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (DIV). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laba (EAT) dan arus kas (AKO dan KAT) mempengaruhi kebijakan dividen.
3.Nilai adjusted R2 sebesar 0,435 yang artinya variasi dalam DIV, sebesar 43,5 % dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dependen dan sisanya (100 % - 43,5 % = 56,5 %) dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi tersebut.
4.Berdasarkan hasil uji asumsi klasik model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas, tidak dapat disimpulkan apakah ada atau tidak gejala autokorelasi karena d hitung terletak antara (4-dL) dan (4-du), serta tidak terjadi heteroskedastisitas.
SARAN
1.Untuk Manajer Perusahaan Go-Public.
Bagi manajer perusahaan disarankan untuk memberikan informasi tentang data laporan keuangan dan pembagian dividen karena berdasarkan hasil penelitian ini kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut.
2.Untuk Investor.
Bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya di pasar modal, dapat memanfaatkan laporan laba-rugi dan laporan arus kas yang relatif baru tersebut untuk dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima satu tahun mendatang. Selain, itu menambah literatur mengenai aspek fundamental yang berkaitan dengan kegunaan laporan keuangan.
3.Untuk Rekan Peneliti.
a.Bagi rekan peneliti lain untuk masalah yang sama disarankan agar dapat meningkatkan jumlah sampel yang memenuhi karakteristik distribusi normal, misalnya dengan melihat publikasi laporan keuangan perusahaan pada media-media lain.
b.Bagi rekan peneliti lain untuk masalah yang sama disarankan agar memasukkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kebijakan dividen.
c.Pada penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu penelitian yang pendek, hal ini memungkinkan dilakukannya penelitian lebih lanjut yang lebih variatif dan dengan jumlah periode yang lebih panjang.

PENGARUH LABA DAN ARUS KAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN
YANG GO PUBLIC DI INDONESIA

RINGKASAN TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Manajemen

Oleh :
INDYAH ERAWATI SETYANINGSIH
S. 3101047

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
S U R A K A R T A
2003